Desak Kebijakan Tepat, Virdian Aurellio Hartono Minta Prabowo Subianto Berkantor di Lokasi Karhutla

Kondisi krisis lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan serta pekatnya kabut asap di wilayah Kalimantan hingga Oktober 2026 masih berada dalam status parah dan membahayakan kesehatan publik. Dampak nyata dari bencana ini memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut di tengah masyarakat yang terpapar polusi udara ekstrem setiap harinya.

Di sejumlah titik wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, pemandangan siang hari bahkan sempat berubah drastis menjadi menguning hingga gelap gulita layaknya malam hari. Fenomena tersebut terjadi akibat tebalnya hamburan cahaya dari partikel-partikel polutan asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan yang belum berhasil dipadamkan secara menyeluruh oleh tim penanggulangan.

Menanggapi situasi darurat yang terus berlarut-larut ini, Virdian Aurellio Hartono selaku Co-Founder Brand News Indonesia secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri dan pejabat terkait untuk turun langsung dan berkantor di daerah terdampak bencana.

- Advertisement -

"Saya harus menyampaikan bahwa kami di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kami punya dua seruan besar. Satu seruan kami adalah mengundang Presiden, Wakil Presiden, Kepala BNPB, Menteri-menteri, Wantimpres Rocky Gerung, segala macam untuk berkantor 30 hari di Palangkaraya," ucap Virdian pada Jumat, 9 Oktober 2026, seperti dilansir dari tayangan YouTube Kompas TV.

Ia menekankan bahwa langkah drastis tersebut diperlukan karena indikator kualitas udara di lokasi terdampak bisa mencapai angka 1000 hingga 2000 tiap harinya. Menurutnya, tanpa kehadiran pejabat pusat di lokasi kejadian, perumusan kebijakan penanganan bencana tidak akan pernah bisa berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Karena indikator udara di sana bisa mencapai 1000 sampai 2000 tiap harinya. Kalau tidak ada pejabat pusat yang mengerti bahwa pentingnya mengambil kebijakan langsung di tempat, maka tidak akan pernah bisa pada akhirnya kebijakan itu tepat sasaran," tegas aktivis muda yang aktif menyuarakan berbagai isu sosial, politik, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan tersebut.

Virdian juga menyoroti adanya kerumitan birokrasi di lapangan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa masyarakat serta para relawan pemadam kebakaran. Berdasarkan pertemuannya dengan Barisan Pemadam Kebakaran dan relawan lokal, mekanisme administrasi pengubahan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat dinilai terlalu panjang dan kerap berujung pada lambatnya penanganan.

Sementara itu, pihak Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat upaya pengendalian karhutla secara nasional. Berdasarkan data pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan hingga Kamis, 8 Oktober 2026, tercatat adanya penurunan jumlah titik panas di berbagai wilayah prioritas meskipun penanganan komprehensif lintas sektor masih terus digenjot.