Bekasi, Nusantara Media - Dugaan pemangkasan atau pemotongan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima siswa secara utuh. Dana bantuan pendidikan dari APBN ini diduga dipotong oleh pihak sekolah (misalnya Rp100 ribu per siswa atau lebih) dengan alasan biaya operasional seperti pemeliharaan fasilitas (AC). Laporan kasus ini telah disampaikan langsung ke Wapres, meningkatkan eskalasi dari sidak IEMC sebelumnya.

Kasus mencuat lebih dari tiga minggu lalu (sejak sekitar awal Januari 2026), dengan sidak IEMC pada 21 Januari 2026. Laporan resmi ke Wapres baru-baru ini disampaikan oleh Ronald Sinaga saat kunjungan ke Kantor Kepresidenan (sekitar pertengahan hingga akhir Februari 2026). Hingga kini (Februari 2026), belum ada pernyataan resmi dari sekolah.

Sekolah Mahanaim, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Laporan juga melibatkan Kantor Kepresidenan/Wapres di Jakarta.

- Advertisement -

Dana PIP ditujukan membantu siswa dari keluarga kurang mampu/yatim piatu untuk akses pendidikan. Pemotongan diduga melanggar aturan (Persesjen Kemendikbudristek), prinsip transparansi, dan berpotensi tindak pidana korupsi (UU Tipikor) serta pelanggaran hak anak atas pendidikan. Hal ini memicu kemarahan publik karena menyangkut integritas program bantuan negara.

Kasus terungkap dari aduan masyarakat ke IEMC, diikuti sidak oleh Ronald Sinaga. Eskalasi terjadi melalui media sosial (Instagram, TikTok, Facebook), video investigasi, dan desakan netizen. Ronald Sinaga melaporkan langsung ke Wapres sambil membahas isu serupa di daerah lain (misalnya NTT). Publik menunggu tindak lanjut aparat hukum, Kemendikbudristek, atau inspektorat.

BACA JUGA: Kebakaran Melanda Rumah Kontrakan di Bekasi, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Kasus ini menjadi ujian komitmen negara terhadap transparansi dana publik. Jika terbukti, bukan hanya aib institusi pendidikan, melainkan kejahatan moral terhadap masa depan anak bangsa. Publik mendesak penjelasan resmi dari Sekolah Mahanaim serta penyelidikan cepat agar dana PIP tak lagi "dibancakan".

Hingga berita ini dirilis, pihak sekolah belum memberikan tanggapan komprehensif, yang justru memperkuat kecurigaan masyarakat.