Jakarta, Nusantara Media – Mabes Polri menjadikan skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat sebagai percontohan nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himbara.
Program Ketahanan Pangan Polri difokuskan pada pengawalan produksi jagung dari hulu hingga hilir, termasuk akses permodalan bagi petani melalui KUR, perlindungan harga panen, dan pengembangan lahan tidur. Skema dari Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, menjadi model sukses yang mendorong tidak adanya impor jagung pakan ternak pada 2025.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Diikuti oleh gugus tugas Polda se-Indonesia, perwakilan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himbara. Dari Polda Jabar, Karo SDM Kombes Pol Fadly Samad dan Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko menjelaskan empat skema: CSR tanpa bunga, pinjaman Primkopol, fasilitasi KUR, dan pemanfaatan lahan PTPN/Perhutani.
Rapat koordinasi digelar pada Jumat, 6 Februari 2026, di Mabes Polri. Program ini merupakan evaluasi kinerja 2025 dan strategi untuk 2026, dengan pengadaan jagung Bulog berdasarkan SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026.
Rapat berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, dengan partisipasi daring dari seluruh Polda Indonesia. Implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat (Nagreg dan Ciamis), serta daerah lain seperti Kalimantan Selatan.
Tujuannya adalah mengawal ketahanan pangan nasional, mencegah impor jagung, membebaskan petani dari tengkulak, meningkatkan produksi jagung, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pada 2025, Indonesia sukses tanpa impor jagung pakan ternak, sehingga konsolidasi 2026 diperlukan untuk hasil lebih baik.
Di hulu, Polri fasilitasi KUR melalui Himbara dengan plafon Rp180 triliun dari BRI untuk sektor pertanian. Di hilir, Bulog serap panen dengan HPP Rp6.400/kg, target 1 juta ton untuk cadangan pangan 2026. Polda Jabar terapkan empat skema: CSR "Keroyok Bareng Rame-rame" (satu Polsek kelola 2 ha), pinjaman Primkopol 1,5% bunga dalam bentuk kebutuhan pertanian, fasilitasi KUR, dan pinjam manfaat lahan negara.
Program ini diharapkan mengembangkan lahan tidur, memastikan pembayaran pinjaman tepat waktu, dan menciptakan ekosistem pertanian jagung berkelanjutan. Brigjen Langgeng menekankan kolaborasi untuk menjaga harga minimal HPP, sementara Fadly Samad dari Polda Jabar menyoroti pendampingan manajerial bagi petani.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!