Jakarta, Nusantara Media – Aksi damai ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Istana Negara dan Monas, Jakarta Pusat, hari ini (Senin, 8/12/2025) membuahkan hasil gemilang hanya dalam hitungan jam. Pemerintah secara resmi menerima semua tuntutan utama para kepala desa. Presiden RI melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara BapakJ uri Ardiantoro, M.Si., Ph.D langsung menyampaikan tiga keputusan penting: 1. Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025 cair 100% paling lambat 19 Desember 2025. 2. Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 dan mengembalikan regulasi sebelumnya. 3. Presiden segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Desa Nomor 3 Tahun 2024. Ribuan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan banyak daerah lain berkumpul sejak pagi di kawasan Patung Kuda – Istana Negara – Monas. Mereka bergerak di bawah koordinasi DPP Apdesi yang dipimpin Surta Wijaya. Aksi berlangsung damai dan tertib. Pemerintah memberikan respons cepat. Pada sore hari yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Suardi menemui perwakilan Apdesi dan menyampaikan keputusan langsung dari Presiden. PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang terbit pada 19 November 2025 sebelumnya menghentikan pencairan Dana Desa tahap II. Kebijakan itu juga mengalihkan anggaran desa ke program di luar kewenangan desa. Akibatnya, ribuan proyek pembangunan dan operasional di lebih dari 75.000 desa terancam terhenti. Kini, pencabutan PMK tersebut serta pencairan penuh Dana Desa tahap II menjadi kemenangan besar bagi pemerintah desa dan masyarakat pedesaan Indonesia. Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, menyatakan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang mendengar aspirasi desa. Kemenangan ini untuk 75.000 lebih desa dan ratusan juta warga desa Indonesia.” Aksi damai ini kembali membuktikan bahwa suara desa didengar di pusat ketika disampaikan secara tertib dan terkoordinasi.