Pandeglang, Nusantara Media – Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-B) bersama aliansi masyarakat melakukan audiensi di Kantor Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Kamis (2/7/2026).
Audiensi ini bertujuan meminta penjelasan resmi terkait pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 di Desa Koranji, khususnya pengadaan tiga ekor sapi yang diduga tidak lagi berada di lokasi penerima manfaat.
Koordinator GOW-Banten sekaligus Ketua Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang, Raeynold, menyatakan bahwa tim investigasi lapangan menemukan indikasi ketidaksesuaian. “Dalam audiensi ini kami mempertanyakan pembelian tiga ekor sapi pada Program Ketahanan Pangan Tahun 2024.
Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, sapi-sapi tersebut diduga sudah tidak ada. Oleh karena itu kami meminta penjelasan resmi dari pihak yang bertanggung jawab,” ujar Raeynold.
Menurut Raeynold, audiensi berlangsung tanpa kehadiran pihak-pihak kunci yang diundang, yaitu Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat. Hanya Camat Pulosari dan Sekretaris Kecamatan yang hadir. “Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran mereka.
Padahal mereka merupakan pihak yang paling mengetahui pelaksanaan program,” tegasnya.
A. Umaedi, Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) sekaligus Koordinator GOW-B, menambahkan bahwa ketidakhadiran tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. “Kami melihat adanya sejumlah kejanggalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Informasi mengenai kematian sapi harus dibuktikan dengan dokumen resmi apabila memang benar terjadi, seperti berita acara, dokumentasi, keterangan dokter hewan, dan administrasi kematian ternak sesuai prosedur,” katanya.
Umaedi menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran negara. Setiap program pemerintah wajib dikelola secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa pengelolanya, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana pertanggungjawabannya.
Selain dugaan hilangnya aset, GOW-B juga memperoleh informasi bahwa pengelolaan program diduga tidak dilakukan oleh kelompok penerima manfaat sebagaimana mestinya, melainkan melibatkan perangkat desa. Hal ini juga perlu diklarifikasi secara resmi.
Camat Pulosari, Johanas Waluyo, menyambut baik kedatangan GOW-B dan aliansi masyarakat. Namun, ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan menyeluruh karena dokumen Program Tahun Anggaran 2024 belum diterima pihaknya.
“Kami akan kembali memanggil mereka secara resmi melalui surat agar dapat memberikan penjelasan,” janji Johanas.
Audiensi turut dihadiri perwakilan Polsek Pulosari dan Satpol PP Kecamatan Pulosari. Meski berlangsung tertib, ketidakhadiran pihak desa menjadi sorotan utama.
GOW-B menegaskan bahwa audiensi ini bukan akhir dari upaya pengawalan. Mereka akan terus mendesak agar ada penjelasan resmi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jika diperlukan, mereka siap meminta instansi berwenang seperti Inspektorat atau aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar tidak menimbulkan spekulasi yang merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pengelolaan program ketahanan pangan di daerah. Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat justru berpotensi menimbulkan masalah jika tidak diawasi dengan ketat dan dikelola secara akuntabel.
Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara harus segera diusut agar anggaran publik benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!