Bandung, Nusantara Media - Memasuki pertengahan tahun 2026, Polda Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Hingga 9 April 2026, kepolisian di wilayah Jawa Barat telah berhasil melakukan penanaman jagung seluas 9.147,02 hektar.
Capaian ini, merupakan bagian dari upaya optimalisasi potensi lahan yang tersedia sebesar 21.008 hektar di seluruh wilayah hukum Polda Jabar.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Kombes Pol Fadly Samad mengungkapkan, bahwa program ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi aksi nyata yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian hingga tingkat desa.
Menurutnya, target perluasan area tanam terus digenjot untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah dinamika global.
"Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal. Hingga hari ini, 9 April 2026, kami sudah menanam di atas 9 ribu hektar, dan ini akan terus kami perluas karena potensi lahan kami masih sangat besar, sekitar 21 ribu hektar lebih," ujar Fadly Samad dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Lebih lanjut, hasil panen dari lahan seluas ribuan hektar tersebut, telah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Polda Jabar mencatat, serapan jagung hasil panen ke gudang Bulog telah mencapai 3.700,13 ton. Angka ini diharapkan terus bertambah, seiring dengan rampungnya masa panen di sejumlah wilayah.
"Selain disalurkan ke Bulog untuk cadangan pangan pemerintah, sebagian besar hasil panen jagung diserap oleh industri pakan ternak. Tercatat, serapan oleh pabrik pakan mencapai angka signifikan, yaitu 75.066 ton," ucapnya didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.
Fadly Samad menjelaskan, bahwa kolaborasi dengan pabrik pakan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani.
"Serapan ke pabrik pakan mencapai 75 ribu ton lebih. Ini sangat penting, karena petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap. Harga jagung, kita jaga agar petani tetap sejahtera, sekaligus mendukung industri peternakan di Jawa Barat," jelas Karo SDM.
Untuk menyukseskan program strategis menuju ketahanan pangan berkelanjutan, Polda Jabar menerapkan skema unik yang diberi nama "Keroyok Bareng Rame-Rame".
Skema ini memberdayakan seluruh jajaran polres dan polsek melalui program "1 Desa 1 Hektar", yang secara masif mengajak warga desa untuk memanfaatkan setiap lahan kosong yang produktif.
Dalam hal pembiayaan, Polda Jabar tidak mengandalkan anggaran internal semata. Mekanisme pembiayaan program ini, bersumber dari tiga pilar utama, yaitu Primkoppol (Koperasi Polri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai mitra perusahaan.
Kombes Pol Fadly Samad menyebut, kombinasi ini efektif menekan kendala permodalan.
"Jangan tanya soal biaya, karena kami sudah siapkan skema lengkap. Ada KUR untuk petani, ada Primkoppol yang khusus mendampingi anggota dan masyarakat binaan, serta CSR dari perusahaan. Ini membuat petani tidak terbebani modal di awal," terang Karo SDM Polda Jabar.
Terkait pemanfaatan lahan, Polda Jabar menggunakan skema pinjam manfaat dari lahan Perhutani dan PTPN (PTP Nusantara).
Hal ini, memungkinkan kepolisian dan masyarakat menggarap lahan-lahan hutan produksi maupun perkebunan milik BUMN yang tidak produktif untuk ditanami jagung secara legal dan terstruktur.
Data terbaru, menunjukkan antusiasme petani dalam mengakses permodalan sangat tinggi. Jumlah petani yang berhasil menerima KUR, tercatat sebanyak 406 orang, dari total 498 petani yang didaftarkan oleh pihak kepolisian.
Kombes Pol Fadly Samad menyebut, angka ini sebagai indikator kepercayaan perbankan terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan Polda Jabar.
"KUR kita dorong maksimal. Dari 498 petani yang kita daftarkan, 406 sudah cair. Ini artinya, perbankan percaya pada sistem kita. Petani kita arahkan, lahan kita siapkan, pasar juga kita jamin. Sisanya yang belum cair, sedang kita kejar proses administrasinya," ujarnya.
Selain skema KUR umum, terdapat pula petani yang mendapatkan pembiayaan khusus melalui Primkoppol. Sebanyak 82 petani telah menerima KUR Primkoppol, sementara 9 petani lainnya menerima KUR dari skema non-Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Fadly Samad menyatakan, bahwa keberagaman sumber pendanaan ini untuk mengakomodasi petani yang belum memenuhi syarat KUR perbankan konvensional.
"Dengan Primkoppol, kita punya fleksibilitas. Ada 82 petani yang sudah terbantu lewat koperasi kepolisian. Ditambah 9 petani dari skema non-Himbara. Total pendanaan kita cukup variatif. Ini semua, demi memastikan tidak ada petani yang terhambat hanya karena masalah modal," pungkasnya.
Polda Jabar berharap, program "Keroyok Bareng Rame-Rame" ini dapat menjadi model nasional dalam percepatan ketahanan pangan berkelanjutan.
Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat, target swasembada jagung nasional dinilai akan semakin cepat tercapai.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!