Tumpahan Batu Bara di Pulau Popole: Aktivis Desak Pemerintah Awasi Ketat dan Pulihkan Ekosistem Laut

- Writer

Kamis, 4 September 2025 - 19:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandeglang, Nusantara Media  – Kapal tongkang milik PT Trans Logistik Perkasa kandas di perairan Pulau Popole, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini menyebabkan tumpahan batu bara yang mencemari laut. Direktur Yayasan Konservasi OFORA Indonesia, Ofat Sofwatuddin, S.IP, menegaskan kejadian ini bukan yang pertama. Ia mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan angkutan batu bara. “Pemerintah harus memastikan perusahaan menerapkan standar keamanan dan pencegahan kecelakaan,” kata Ofat.

Ofat menyoroti perlunya peta wilayah aman untuk jalur kapal pengangkut batu bara. Langkah ini dapat mengurangi risiko kecelakaan serupa. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemulihan ekosistem laut yang rusak. Tumpahan batu bara merusak terumbu karang, biota laut, dan rantai makanan. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Perusahaan juga wajib memberikan kompensasi kepada nelayan terdampak.

Baca Juga :  BPBD Pandeglang Gelar Pelatihan Desa Tangguh Bencana

Mahdi, perwakilan Forum Ormas dan Aktivis Labuan (FORMALA), menyuarakan kekhawatiran warga Desa Ci Gondang. Ia mempertanyakan tindak lanjut pembersihan batu bara di dasar laut dan penanganan tongkang yang kandas. “Kami khawatir batu bara yang tertimbun di laut tidak dibersihkan. Penanganan tongkang juga belum selesai,” ujar Mahdi.

Ia menyinggung dugaan ribuan ton batu bara sengaja dikubur di Pulau Popole, yang memicu keberatan masyarakat.

Mahdi berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. FORMALA berencana menggelar audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Audiensi ini akan membahas dampak tumpahan batu bara terhadap nelayan, pelayaran, dan wisatawan. “Kami ingin solusi yang tidak menimbulkan masalah baru,” tegas Mahdi. Kompensasi untuk nelayan di Desa Teluk juga harus segera terealisasi.

Penulis : Redaksi

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pertambangan Tanpa Izin, Ahmad Rohani: Masyarakat Harus Diberi Perlindungan dan Solusi Hidup Layak
Babinsa dan Kepala Desa Surianeun Dampingi Penyaluran MBG bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
Keluhan Warga Patia terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Aksi Debt Collector Mata Elang Kembali Meresahkan Warga Pandeglang
Gubernur Banten Targetkan Konstruksi Jalur Rangkasbitung-Labuan Mulai 2027
Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pandeglang Berlangsung Meriah
Angin Kencang Landa Karawang: Satu Rumah Rusak Berat, Warga Membutuhkan Bantuan Mendesak
APMR dan CDC Laporkan Walikota Serang ke Ombudsman atas Dugaan Maladministrasi Proyek Sawah Luhur

Berita Terkait

Kamis, 23 Oktober 2025 - 14:06 WIB

Pertambangan Tanpa Izin, Ahmad Rohani: Masyarakat Harus Diberi Perlindungan dan Solusi Hidup Layak

Kamis, 23 Oktober 2025 - 13:50 WIB

Babinsa dan Kepala Desa Surianeun Dampingi Penyaluran MBG bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Kamis, 23 Oktober 2025 - 08:54 WIB

Keluhan Warga Patia terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Rabu, 22 Oktober 2025 - 22:37 WIB

Aksi Debt Collector Mata Elang Kembali Meresahkan Warga Pandeglang

Rabu, 22 Oktober 2025 - 20:55 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pandeglang Berlangsung Meriah

Berita Terbaru