Serang, Nusantara Media – Forum Aktivis Muda Serang (FAMS) melancarkan kritik pedas terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang serta Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama). Mereka menilai proses seleksi terbuka untuk enam jabatan eselon II tersebut tidak transparan dan anti-dialog dengan masyarakat.

organisasi aktivis muda di Kabupaten Serang, melalui Sekretarisnya, M. D. Marwan. BKPSDM dan Pansel JPT dinilai mengabaikan surat permohonan audiensi resmi dari FAMS terkait pengumuman dan proses seleksi JPT Pratama Tahun 2025. Selain itu, surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang merupakan hak konstitusional warga juga ditolak.

Pada akhir Desember 2025, menyusul pengumuman hasil seleksi tiga besar JPT Pratama yang baru saja dirilis BKPSDM pada pertengahan Desember 2025.

Di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terkait proses seleksi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Pengabaian audiensi dan penolakan pemberitahuan aksi mencerminkan buruknya komunikasi publik serta rendahnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan. Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap integritas proses seleksi jabatan pimpinan tinggi, seperti Kepala BKPSDM, Bapenda, Bapperida, DPUPR, DPMPTSP, dan Dinkes. "Kami hanya meminta ruang dialog dan klarifikasi atas proses seleksi, namun justru diabaikan. Ini semakin memperkuat kecurigaan publik," tegas M. D. Marwan, Sekretaris FAMS.

FAMS mendesak BKPSDM dan Pansel JPT segera membuka ruang audiensi, memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, serta menjalankan seleksi secara profesional, objektif, dan akuntabel. Jika sikap tertutup ini berlanjut, FAMS siap mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi, termasuk aksi lebih lanjut.

Proses seleksi JPT Pratama 2025 ini memang menjadi sorotan, meski BKPSDM mengklaim berjalan transparan dengan pengumuman resmi di situs mereka.