Nusantara Media - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang memprotes pemerintah kurang dalam transparansi anggaran pendidikan akibat kebijakan efisiensi yang baru. Hashim menilai bahwa mahasiswa yang berdemo turun ke jalan terpengaruh oleh informasi keliru terkait kebijakan efisiensi anggaran. Pada awalnya, Hashim menyatakan bahwa pemangkasan anggaran sebesar 20 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp 300 triliun, tidak berdampak pada program-program utama pemerintah. Contohnya dalam anggaran untuk beasiswa pendidikan, tetap utuh tanpa adanya pemotongan anggaran. Hashim menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan 20 miliar dolar AS sebagai angka minimal dalam penghematan anggaran, meskipun jumlahnya sebenarnya lebih besar. Pemerintah menghemat anggaran setelah menemukan berbagai program dan proyek boros dalam beberapa bulan terakhir, tanpa mengganggu proyek-proyek utama. "Misalnya, tidak akan ada pengurangan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Tidak ada satupun pemotongan yang akan dilakukan. Pemerintah telah menjadi sasaran disinformasi, misinformasi, fake news (berita palsu) selama beberapa minggu terakhir," jelas Hashim di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Hal ini menyebabkan banyak pelajar dan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Hashim pun menilai bahwa, seperti halnya pemerintah, mahasiswa turut menjadi korban dari penyebaran informasi yang keliru.

"Banyak pelajar yang berdemonstrasi di jalanan, berdemonstrasi dengan informasi palsu bahwa beasiswa mereka akan dipotong atau tidak dihilangkan. Mereka adalah korban yang sama seperti kita," tuturnya. Hashim menambahkan bahwa dengan penghematan anggaran sebesar 20 miliar dolar AS per tahun, pemerintah berpotensi mengalokasikan dana hingga 100 miliar dolar AS ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di masa mendatang. Besaran tersebut merupakan perkiraan total selama lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Hashim menjelaskan bahwa Danantara berpeluang menjalin kerja sama dengan investor asing untuk membiayai berbagai proyek strategis di Indonesia, termasuk di sektor energi hijau.

Hashim menegaskan bahwa dalam empat bulan terakhir, ia semakin optimis karena pemerintah kini memiliki sumber daya untuk membiayai proyek-proyeknya secara mandiri.

"Kami lebih suka melakukannya dengan investor (untuk mengerjakan proyek) sehingga kami dapat mengerjakan lebih banyak proyek. Kami memiliki proyek pembangkit listrik tenaga air dan proyek pembangkit listrik tenaga angin," tambahnya. Ia menekankan bahwa pemerintah lebih memilih bekerja sama dengan investor agar dapat merealisasikan lebih banyak proyek. Beberapa di antaranya mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga air serta pembangkit listrik tenaga angin. Sebelumnya, sebanyak 2.500 mahasiswa kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Jumat (21/2/2025). Demo ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya, di mana para peserta menyuarakan sembilan tuntutan utama. Rincian tuntutannya yakni sebagai berikut.
  1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 (soal efisiensi anggaran).
  2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
  3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
  4. Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah.
  5. Menolak dwifungsi TNI.
  6. Sahkan RUU Perampasan Aset.
  7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
  8. Tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat.
  9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Mahasiswa menggelar demonstrasi Indonesia Gelap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang mereka nilai berdampak pada sektor pendidikan dan transparansi pemerintahan.

BACA JUGA: Satgas Damai Cartenz Usut Tuntas Pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo

Mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan utama, menyoroti tidak hanya isu pendidikan, tetapi juga berbagai kebijakan strategis pemerintah yang mereka desak untuk dikaji ulang.

Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi program-program prioritas, termasuk beasiswa pendidikan.

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk berdialog secara terbuka agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pendidikan dan kesejahteraan sosial.