Bekasi, Nusantara Media – Ratusan warga Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa pada Selasa (29/7/2025). Warga menuntut transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2020 hingga 2024. Mereka menilai pengelolaan anggaran tidak jelas dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
Ini merupakan aksi kedua warga. Sebelumnya, mereka memberikan waktu 14 hari kepada pihak desa untuk menjawab tuntutan, namun Kepala Desa Pantai Mekar tidak memberikan kejelasan. Akibatnya, warga kembali turun ke jalan. Situasi sempat memanas saat warga dan polisi terlibat aksi saling dorong, tetapi aparat berhasil mengendalikan kondisi tanpa bentrok fisik.
Darman, koordinator aksi, menyatakan warga, yang mayoritas nelayan dan petani, menuntut hak dasar mereka. “Kami ingin bantuan seperti bibit kepiting dan perahu untuk nelayan. Namun, hingga kini tidak ada bantuan yang sampai,” ujar Darman. Ia juga mendesak inspektorat dan aparat hukum mengaudit kinerja serta keuangan Kepala Desa. “Jika tidak ada tindakan, kami curiga ini jadi ajang memperkaya diri,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sukana, salah satu warga, mengaku kecewa karena namanya tercatat sebagai penerima bantuan, tetapi bantuan tersebut tidak pernah diterima. “Nama saya ada di daftar, tapi bantuan tidak pernah sampai. Ini sudah berulang kali terjadi,” ungkapnya.
Warga juga mengeluhkan abrasi yang menyebabkan lingkungan mereka sering terendam air laut. Pemerintah desa tidak pernah memberikan solusi atau membangun infrastruktur untuk mengatasi masalah ini.
Sebagai bentuk tekanan, warga mengancam menggembok Kantor Desa Pantai Mekar dan memindahkan pelayanan masyarakat ke Kantor Kecamatan Muaragembong. “Kami sudah coba mediasi, tapi tidak ada hasil. Jika dibiarkan, kami akan tempuh jalur hukum,” tegas Darman.
Aksi ini mendapat pengamanan dari Polsek Muaragembong dan Polres Metro Bekasi. Camat Muaragembong serta perangkat Desa Pantai Mekar juga hadir. Hingga kini, Kepala Desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga.
Penulis : David
