Pembatalan Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam

Jakarta, Nusantara.Media.– Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang direncanakan di Batam resmi dibatalkan. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada tanggal 4 Februari 2025.

Menteri Meutya menjelaskan bahwa pembatalan proyek ini bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan karena tidak adanya kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan. Selama dua tahun terakhir, tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang diakibatkan oleh kondisi politik yang tidak stabil di Korea Selatan.

“Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak tersebut karena kehilangan momentum selama dua tahun tanpa pembangunan,” ungkap Meutya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meskipun pihak Korea Selatan sempat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama tersebut. Akibatnya, anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek ini akan dikembalikan ke pemerintah.

Pembatalan pembangunan PDN di Batam ini dipandang sebagai kerugian besar bagi Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur digital yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Meutya, hilangnya momentum ini dapat berdampak negatif pada upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan digital dan transformasi digital di berbagai sektor.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengusulkan efisiensi pagu anggaran 2025 sebesar Rp4,49 triliun atau 58,17 persen. Usulan ini mencakup pengurangan anggaran yang terkait dengan pembatalan pinjaman luar negeri untuk proyek PDN di Batam, yang mencapai Rp773 miliar.

Keputusan untuk membatalkan pembangunan Pusat Data Nasional di Batam mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama internasional dan pengelolaan proyek besar. Dengan tidak dilanjutkannya proyek ini, Indonesia harus mencari alternatif lain untuk memperkuat infrastruktur digitalnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.