Geger Lingga! Dugaan Mafia Anggaran Rp Miliaran: Hak Rakyat Ditahan

Lingga, Nusantara Media — Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melontarkan peringatan keras terhadap dugaan penyimpangan dan mafia anggaran di Kabupaten Lingga. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti laporan Aliansi Pemuda Lingga sebagai pintu masuk penyelidikan besar-besaran.

“Ini bukan sekadar keterlambatan pembayaran. Ini sudah mengarah pada dugaan penyalahgunaan keuangan daerah. APH jangan masuk angin, usut sampai ke akar-akarnya,” tegas Rahmad Sukendar, Jumat (1/5/2026).

Rahmad menyoroti ironi pahit yang terjadi di Lingga: hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kontraktor tertunda dengan alasan defisit anggaran, sementara belanja-belanja yang dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat justru tetap berjalan lancar.

“Kalau uang negara ada, tapi hak rakyat ditahan, itu bukan efisiensi—itu persoalan serius. Patut diduga ada permainan di dalamnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmad Sukendar menyebut adanya indikasi pola klasik mafia anggaran yang diduga melibatkan banyak pihak, mulai dari pengondisian proyek hingga dugaan aliran dana ke oknum tertentu.

“Biasanya pola seperti ini tidak berdiri sendiri. Ada jaringan. Harus ditelusuri siapa aktornya, siapa yang menikmati, dan bagaimana aliran uangnya,” katanya.

Ia mendesak KPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan audit forensik secara menyeluruh terhadap APBD Kabupaten Lingga.

“Jangan berhenti di klarifikasi. Telusuri setiap rupiah, dan kalau ada bukti, segera tetapkan tersangka,” tegas Rahmad.

Rahmad juga menyerang DPRD Kabupaten Lingga yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.

“DPRD itu wakil rakyat, bukan pelengkap kekuasaan. Gunakan hak interpelasi, hak angket. Kalau tidak berani, lebih baik mundur,” sindirnya tajam.

BPI KPNPA RI menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendorongnya ke tingkat nasional jika penanganan di daerah dianggap lamban.

“Kami akan kawal sampai selesai. Kalau daerah tidak mampu, kami dorong ke pusat. Jangan sampai APBD jadi bancakan elit,” tegas Rahmad Sukendar.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebut kasus Lingga sebagai ujian integritas aparat penegak hukum di Indonesia.

“Ini ujian. Apakah hukum benar-benar berpihak kepada rakyat, atau tunduk pada kekuasaan. Rakyat sekarang tidak bisa lagi dibungkam,” pungkasnya.