Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menggalakkan upaya penghematan APBN.
Untuk mencapai efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun, pemerintah memangkas beberapa pos anggaran di beberapa kementerian dan lembaga.
Keputusan ini pun memunculkan pertanyaan besar di mata publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak yang mempertanyakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama karena pembangunan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Namun, hingga kini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pemerintah belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN tahun 2025.
Salah satu penyebabnya adalah pemblokiran anggaran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yang menghambat proses pencairan dana untuk proyek tersebut.
Akibatnya, pembangunan IKN masih belum bisa berjalan sesuai rencana.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” ujar Dody dikutip, Jumat (7/2).
Dody menuturkan pembolokiran itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 29,57 triliun saja.
“Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati,” ungkapnya.
Kemudian untuk, progres pembangunan fisik di IKN telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.
Dody mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp 40,29 triliun.
Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp 1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp 18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp 12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp 8,43 triliun.
Penulis : Ikhwan Rahmansyaf
Editor : Admin
