Lingga, Nusantara Media – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lingga mengunjungi Desa Kualaraya untuk memverifikasi batas wilayah desa, menyusul ketidakjelasan dengan Desa Bukit Belah. Dipimpin Suarta Andika, kunjungan ini melibatkan Kepala Desa Kualaraya, Mis, dan Ketua BPD, Nazili. Tim Nusantara Media turut meliput langsung di lapangan, menyaksikan upaya pemerintah mencegah sengketa wilayah. Mengapa batas desa menjadi isu krusial di daerah pemekaran? Berikut laporan eksklusif dari lokasi.
Ketidakjelasan Batas Desa Kualaraya
Tim Nusantara Media mengamati ketidakjelasan batas antara Kualaraya dan Bukit Belah, khususnya di lahan jagung. Meski secara administratif masuk Kualaraya, lahan ini dikelola warga Bukit Belah. Kades Mis menjelaskan, “Dulu, Bukit Belah bagian dari Kualaraya sebelum pemekaran.” Sejarah pemekaran ini memicu klaim tumpang tindih. Data Kementerian Desa PDTT mencatat 15% desa di Indonesia bermasalah dengan batas wilayah, yang dapat memicu konflik (sumber: kemendesa.go.id). Oleh karena itu, verifikasi menjadi langkah mendesak.
Langkah Verifikasi DPMD Lingga
Suarta Andika, yang memimpin tim DPMD, menegaskan, “Kami memverifikasi titik batas sesuai peta untuk mencegah sengketa.” Selain itu, tim berkoordinasi dengan Kualaraya dan Bukit Belah untuk meninjau dokumen historis. Yona Jafung menambahkan, “Kami akan menetapkan patok batas resmi bersama kedua desa.” Berdasarkan liputan langsung, tim DPMD terlihat memeriksa peta dan titik koordinat di lapangan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah menyelesaikan masalah secara transparan dan kolaboratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah Pemekaran dan Tantangan
Pemekaran Bukit Belah dari Kualaraya sebelum 2000-an meninggalkan warisan sengketa batas. Lahan pertanian, seperti area jagung, menjadi pusat ketegangan. Menurut Mis, warga Bukit Belah masih mengelola lahan di wilayah Kualaraya. Selanjutnya, tim DPMD berencana memetakan ulang batas dengan patok resmi. Liputan kami di lapangan menunjukkan antusiasme warga yang berharap solusi permanen. Tantangan serupa di Indonesia sering memicu konflik sumber daya, menegaskan urgensi langkah ini (sumber: lingganusantara.com).
Upaya Proaktif Pemerintah Daerah
Kunjungan DPMD ke Kualaraya menjadi contoh nyata langkah proaktif. Dengan melibatkan BPD dan kepala desa, tim memastikan verifikasi berbasis data dan kolaborasi. Suarta Andika menegaskan, “Verifikasi ini mencegah konflik sumber daya di masa depan.” Pantauan Nusantara Media di lokasi menunjukkan diskusi intensif antara tim DPMD dan warga. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Kementerian Desa untuk memperjelas batas wilayah demi stabilitas administratif dan harmoni antar-desa.
Dampak dan Harapan ke Depan
Ketidakjelasan batas wilayah berpotensi mengganggu pembangunan dan hubungan antar-desa. Data Kementerian Desa PDTT menyebut 15% desa di Indonesia menghadapi masalah ini, termasuk konflik lahan. Di Kualaraya, verifikasi batas diharapkan menciptakan solusi jangka panjang. Warga yang ditemui tim Nusantara Media menyatakan optimisme. Dengan demikian, langkah DPMD Lingga tidak hanya menyelesaikan masalah lokal, tetapi juga menjadi teladan bagi daerah lain dalam menangani sengketa wilayah.
Ungkapnya, verifikasi batas wilayah oleh DPMD Lingga menjadi solusi strategis untuk mencegah sengketa di Kualaraya dan Bukit Belah. Ikuti liputan eksklusif lainnya di Nusantara Media. Untuk informasi resmi, kunjungi kemendesa.go.id.
Penulis : MS/Awang Sukowati
Editor : Admin
