Nusantara Media - Kejaksaan Agung menegaskan bahwa PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah menyebabkan kerugian negara yang melebihi Rp 193,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Pasalnya, angka kerugian sebesar Rp 193,7 triliun ini baru merupakan perhitungan dari tahun 2023 saja.

Padahal, kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Artinya, masih ada 5 tahun lagi yang belum dihitung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut bahwa perhitungan tahun 2023 menunjukkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Ia menegaskan bahwa jika modusnya tetap sama, maka pihak berwenang dapat menghitung kerugian, dan totalnya kemungkinan akan semakin besar. Namun, ahli keuangan perlu menghitung secara pasti besarnya kerugian negara dalam kasus ini. Besaran kerugian negara ini juga bisa jadi berbeda di tahun kejadian atau pada jumlah di masing-masing komponennya. Harli menegaskan bahwa tim harus memeriksa setiap komponen untuk memastikan apakah hal yang terjadi pada 2023 juga berlangsung pada 2018, 2019, 2020, dan seterusnya. Melansir dari keterangan resmi Kejaksaan Agung, kerugian negara sementara mencapai Rp 193,7 triliun. Kerugian ini terbagi menjadi lima komponen, yaitu:
  1. Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp 35 triliun.
  2. Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp 2,7 triliun.
  3. Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp 9 triliun.
  4. Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun.
  5. Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.
Harli menuturkan bahwa kerugian negara sangat bergantung pada cara Pertamina dalam mendistribusikan BBM saat kasus ini terjadi. Jika Pertamina menetapkan harga lebih tinggi daripada spesifikasi BBM yang mereka jual, maka selisihnya akan meningkatkan total kerugian negara. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka atas kasus tersebut. Di mana 4 di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Empat petinggi tersebut yaitu Riva Siahaan (RS) menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, sementara Yoki Firnandi (YF) memimpin PT Pertamina International Shipping sebagai Direktur Utama. Sani Dinar Saifuddin (SDS) mengemban peran sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization di PT Kilang Pertamina Internasional, dan Agus Purwono (AP) bertanggung jawab sebagai VP Feedstock Management di perusahaan yang sama
Sedangkan 3 broker yang menjadi tersangka adalah MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.