Bintan, Nusantara Media — Kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Misni, beserta jajaran dinas terkait ke Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, berujung ricuh. Selasa, 19 Mai 2026.
Forum dialog yang sejatinya digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana tambang pasir laut tersebut diwarnai ketegangan dan gesekan fisik akibat dugaan manipulasi serta intimidasi dari pemerintah daerah setempat.
Masyarakat nelayan menuding Pemerintah Desa Numbing dan pihak Kecamatan Bintan Pesisir sengaja merekayasa jalannya forum demi meredam penolakan terhadap aktivitas tambang pasir laut di perairan mereka.
Kunjungan Sekda Kepri, Misni, dirancang untuk mendengar langsung keluh kesah dan pandangan warga terdampak mengenai rencana penambangan pasir laut di Desa Numbing.
Agenda ini dinilai sangat krusial bagi masa depan ekosistem pesisir dan mata pencaharian utama warga setempat yang mayoritas menggantungkan hidup pada laut.
Namun, alih-alih menjadi ruang demokrasi yang sehat, jalannya pertemuan justru dinilai cacat prosedur sejak awal.
Pihak pemerintah desa dan kecamatan diduga sengaja menghadirkan massa tandingan yang didominasi oleh warga pendatang serta pekerja darat yang sama sekali tidak terkena dampak langsung dari aktivitas tambang pasir laut.
Saat perwakilan nelayan asli ingin menyuarakan aspirasi dan keberatan mereka, pihak penyelenggara dari desa dan kecamatan bertindak manipulatif. Secara sepihak, mereka menutup acara secara terburu-buru sebelum nelayan sempat menyampaikan argumennya.
"Kami datang ke sini untuk menyampaikan nasib kami, laut kami yang akan rusak akibat tambang pasir. Tapi kenapa ruang bicara kami ditutup?
Pemerintah desa dan kecamatan justru membawa orang-orang darat dan pendatang yang tidak tahu-menahu soal laut untuk mengisi forum ini," ujar salah seorang nelayan setempat yang enggan disebutkan namanya demi alasan keselamatan.
Penutupan sepihak dan aksi pembungkaman tersebut menyulut amarah para nelayan. Situasi memanas dengan cepat hingga terjadi adu mulut dan gesekan fisik antara masyarakat nelayan asli dan kelompok masyarakat umum atau pendatang yang diduga sengaja dimobilisasi oleh aparat desa.
Keributan pun tidak dapat dihindarkan di tengah-tengah jalannya kunjungan kerja rombongan dinas Provinsi Kepri tersebut.
Nelayan menilai ada upaya terselubung dari Kepala Desa Numbing dan Camat Bintan Pesisir untuk membenturkan sesama warga demi memuluskan kepentingan korporasi tambang. Strategi adu domba ini dinilai sangat berbahaya karena mengancam kerukunan sosial yang sudah lama terjaga di wilayah pesisir Bintan.
"Kami mencurigai pihak kepala desa dan camat sengaja membenturkan kami (nelayan) dengan warga pendatang. Padahal, urusan dampak tambang pasir laut ini murni hak nelayan tradisional.
Warga pendatang atau yang bekerja di darat tidak memiliki hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena bukan mereka yang hancur mata pencahariannya jika laut kami dirusak," tegas perwakilan nelayan lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat nelayan Desa Numbing mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengevaluasi kinerja aparat desa dan kecamatan serta mengulang forum dengar pendapat secara transparan dengan hanya melibatkan nelayan asli yang terdampak langsung secara ekologis dan ekonomi.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!