Palu, Nusantara Media – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah untuk mendukung kecukupan gizi siswa sekolah dasar menuai kontroversi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada hari pertama aktivitas belajar di bulan Ramadan, video unboxing paket MBG yang dibagikan kepada siswa SDN di wilayah setempat menyebar luas di media sosial, memicu kritik tajam dari orang tua murid dan guru.

Dalam video yang diunggah akun seperti @Wahidah Wati di Facebook dan beredar di platform lain, isi paket terlihat sederhana: sebiji perkedel jagung, sebungkus kecil kacang goreng, sepotong roti kecil, satu butir telur rebus, serta satu buah jeruk. Beberapa variasi menu lain yang viral termasuk pisang mentah, telur puyuh, atau kacang asin untuk hari berikutnya, yang dibagikan dalam plastik kresek untuk dua hari sekaligus.

Orang tua dan warganet mempertanyakan apakah paket tersebut cukup memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, terutama saat menjalankan puasa. Banyak yang menilai nilai riil paket jauh di bawah Rp15.000 per porsi, dan menyarankan program MBG dihentikan sementara selama Ramadan karena dianggap kurang sesuai dengan kondisi siswa yang berpuasa. Seorang guru di media sosial secara terbuka meminta perhatian pemerintah daerah terkait transparansi anggaran, kualitas menu, serta pengawasan ketat agar program ini benar-benar optimal bagi tumbuh kembang anak.

- Advertisement -

Program MBG merupakan inisiatif prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang resmi bergulir sejak 2025. Tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi siswa PAUD hingga SMA, termasuk mengurangi stunting. Selama Ramadan, menu disesuaikan menjadi makanan kering tahan lama seperti roti, telur rebus, susu, kurma, dan buah untuk siswa muslim, dengan distribusi pada hari sekolah efektif.

BACA JUGA: SD Cikeusik 4 Rayakan Hardiknas dengan Kegiatan Inspiratif

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pengelola dapur MBG di Palu atau pemerintah daerah terkait viralnya video tersebut. Beberapa pihak seperti APPMBGI Sulteng disebut telah memberikan penjelasan terkait rincian anggaran, namun sorotan publik terus berlanjut menuntut evaluasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Kasus ini mencerminkan tantangan implementasi MBG di berbagai daerah, di mana transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa.