- Pemred detikcom Alfito Deannova Gintings
- Pemred tvOne Lalu Mara Satriawangsa
- Pemred IDN Times Uni Lubis
- Founder Narasi Najwa Shihab
- Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra
- Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti
- News Anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator
Presiden Prabowo Subianto menggelar sesi wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh media berbeda. Pertemuan tersebut dilakukan dikediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada 6 April 2025. Ketujuh wartawan tersebut melakukan wawancara secara kolektif. (Instagram Prabowo)[/caption]
"Semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua," kata Kepala Negara.
Kritik terhadap Komunikasi Publik Pemerintah
Beberapa waktu sebelumnya, pada Sabtu, 22 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pemimpin redaksi.
Ia juga mengajak beberapa tokoh senior media massa untuk berdiskusi di Padepokan Garuda Yaksa. Diskusi itu berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam diskusi itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mendampingi Prabowo
Tim Media Presiden menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih enam jam. Sepanjang acara, Prabowo dan para pimpinan media saling bertukar pandangan tentang isu-isu hangat yang sedang berkembang.
Pertemuan itu sendiri menjadi yang pertama sejak pertemuan terakhir pada 18 Juni 2023, atau hampir 20 bulan sebelumnya.
Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Irfan Junaedi, mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah.
Menurut Irfan, Presiden Prabowo memaparkan secara rinci alasan di balik berbagai keputusan kebijakan, termasuk soal efisiensi anggaran dan program andalan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, menilai bahwa lemahnya komunikasi publik pemerintah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengundang para pemimpin redaksi media massa.
Hensa mengkritik pemerintah karena gagal menangkap makna di balik berbagai tagar yang viral di media sosial, yang menurutnya mencerminkan lemahnya strategi komunikasi publik selama ini.
"Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan media massa," kata Hensa kepada Tempo, Ahad, 23 Februari 2025.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!