Jakarta, Nusantara Media – Inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi penengah atau mediator dalam konflik memanas antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel menuai kritik tajam dari mantan diplomat senior Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap bertolak ke Teheran untuk memfasilitasi dialog jika kedua belah pihak setuju, menyusul serangan militer AS-Israel terhadap Iran baru-baru ini.
Namun, Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar RI untuk AS, menyatakan keheranannya atas ide tersebut. Dalam video analisis yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Minggu, 1 Maret 2026, Dino menilai gagasan ini "sangat tidak realistis" dan seolah "tidak difilter" sebelum diumumkan.
Dino Patti Djalal, sebagai political scientist independen dan eks-diplomat, memaparkan empat alasan utama mengapa inisiatif ini sulit terealisasi:
1. AS sebagai negara super power jarang menerima mediasi pihak ketiga saat melancarkan serangan militer, apalagi di bawah kepemimpinan Donald Trump yang disebutnya sedang "gelap mata" untuk menumbangkan pemerintah Iran.
2. Tidak ada kedekatan atau trust signifikan antara pemerintah Indonesia dan Iran dalam 15 bulan terakhir; Presiden Prabowo belum pernah bertemu Presiden Iran atau melakukan kunjungan bilateral.
3. Tidak mungkin Presiden Trump atau Menlu AS bersedia datang ke Teheran untuk negosiasi.
4. Mediasi mengharuskan pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, yang secara politik dan logistik mustahil serta berisiko menjadi "political suicide" atau bunuh diri politik bagi Prabowo di dalam negeri.
Menurut Dino, ego AS terlalu tinggi untuk menerima campur tangan pihak ketiga, terutama Indonesia yang tidak memiliki hubungan dekat dengan Teheran belakangan ini. Ia juga menduga serangan AS-Israel bertujuan mengalihkan perhatian dari isu domestik Trump.
Dino menekankan bahwa prioritas Indonesia bukan mencari peran juru damai yang mustahil, melainkan menegaskan sikap tegas dan konsisten terhadap prinsip perdamaian serta hukum internasional. Ia mengingatkan bahwa serangan AS-Israel bertentangan dengan pidato bersejarah Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. "Kita harus berani menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apapun risikonya," ujarnya. Jika tidak, politik luar negeri Indonesia tidak lagi bebas aktif.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!