Polisi Indonesia Didesak untuk Menindak Keras Organisasi Preman

- Writer

Minggu, 16 Maret 2025 - 12:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Kepri. Nusantara.media – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Rahmad Sukendar, Ketua Badan Penelitian Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), menegaskan,

“Kita sudah sering melihat dan membaca di berbagai media tentang tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh anggota ormas tertentu terhadap masyarakat dan pengusaha. Sayangnya, respon dari pihak kepolisian dan pemerintah masih terlihat lemah,” kata Rahmad.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, keberadaan ormas yang merugikan dunia usaha dan masyarakat perlu dievaluasi kembali agar tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menyoroti hal tersebut.

Baca Juga :  Paskibraka Cibeber Kibarkan Bendera di Tengah Lapangan Berlumpur

“Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan ormas-ormas tersebut, berkoordinasi dengan penegak hukum, Kadin, dan DPR untuk membedakan mana yang benar-benar menguntungkan dan mana yang merugikan iklim investasi,” kata Luhut.

Senada dengan Luhut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menegaskan tindakan premanisme yang dilakukan anggota ormas dapat merusak kepercayaan investor asing.

“Investor butuh kepastian hukum dan keamanan. Kalau premanisme masih dibiarkan, mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia,” tegasnya.

Rahmad Sukendar menambahkan, premanisme di dunia usaha tidak hanya merugikan investor, namun juga berdampak buruk pada masyarakat.

Baca Juga :  Kontroversi Pemilihan Anggota Dewan Pers: Oligarki dan Kewenangan yang Terabaikan

Saat ini, banyak ormas yang dianggap melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan pelarian modal dari Indonesia.

“Apakah ini sengaja dibiarkan terjadi? Kalau tidak, maka pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif dan bebas dari praktik pungli,” katanya.

Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dan kepolisian dapat mengambil tindakan tegas guna menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penulis : Awang Sukowati

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GERMALA-K Laporkan Dugaan Pungutan Liar ke KPK Terkait Program P3TGAI dan Sanimas
Pengelolaan Aset Pemkab Lingga Amburadul, BPK Ungkap Kerugian Miliaran Rupiah
Aktivitas Penambangan Bauksit di Sungai Carang Beroperasi Lagi, Akses Lokasi Dijaga Ketat
Ketua DPRD Lingga Maya Sari Laporkan Harta Rp1,06 Miliar, KPK: Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Polda Kepri Hadiri FGD Penguatan Koperasi Merah Putih di Batam
Proyek Jalan Desa Kuala Raya 2025: Realisasi Usulan Musrenbang Bertahun-Tahun
Dialog Pemerintah Lingga Berujung Kekecewaan Publik
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Batam, Tinjau Program Makan Bergizi dan Dukung Nelayan

Berita Terkait

Senin, 15 September 2025 - 17:43 WIB

GERMALA-K Laporkan Dugaan Pungutan Liar ke KPK Terkait Program P3TGAI dan Sanimas

Senin, 15 September 2025 - 15:49 WIB

Pengelolaan Aset Pemkab Lingga Amburadul, BPK Ungkap Kerugian Miliaran Rupiah

Jumat, 12 September 2025 - 12:43 WIB

Aktivitas Penambangan Bauksit di Sungai Carang Beroperasi Lagi, Akses Lokasi Dijaga Ketat

Kamis, 11 September 2025 - 23:57 WIB

Ketua DPRD Lingga Maya Sari Laporkan Harta Rp1,06 Miliar, KPK: Bukan Jaminan Bebas Korupsi

Kamis, 11 September 2025 - 23:21 WIB

Polda Kepri Hadiri FGD Penguatan Koperasi Merah Putih di Batam

Berita Terbaru