Polisi Indonesia Didesak untuk Menindak Keras Organisasi Preman

Jakarta, Kepri. Nusantara.media – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Rahmad Sukendar, Ketua Badan Penelitian Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), menegaskan,

“Kita sudah sering melihat dan membaca di berbagai media tentang tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh anggota ormas tertentu terhadap masyarakat dan pengusaha. Sayangnya, respon dari pihak kepolisian dan pemerintah masih terlihat lemah,” kata Rahmad.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, keberadaan ormas yang merugikan dunia usaha dan masyarakat perlu dievaluasi kembali agar tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menyoroti hal tersebut.

“Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan ormas-ormas tersebut, berkoordinasi dengan penegak hukum, Kadin, dan DPR untuk membedakan mana yang benar-benar menguntungkan dan mana yang merugikan iklim investasi,” kata Luhut.

Senada dengan Luhut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menegaskan tindakan premanisme yang dilakukan anggota ormas dapat merusak kepercayaan investor asing.

“Investor butuh kepastian hukum dan keamanan. Kalau premanisme masih dibiarkan, mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia,” tegasnya.

Rahmad Sukendar menambahkan, premanisme di dunia usaha tidak hanya merugikan investor, namun juga berdampak buruk pada masyarakat.

Saat ini, banyak ormas yang dianggap melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan pelarian modal dari Indonesia.

“Apakah ini sengaja dibiarkan terjadi? Kalau tidak, maka pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif dan bebas dari praktik pungli,” katanya.

Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dan kepolisian dapat mengambil tindakan tegas guna menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.