Kekacauan Penguasa: Tantangan dan Solusi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

- Writer

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Nusantara Media – Penguasa kerap menyalahgunakan wewenang melalui korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan otoritas. Praktik ini merugikan masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap pemerintahan. Masyarakat merasakan dampak nyata, seperti pelayanan publik yang buruk dan ketidakadilan. Akibatnya, kemarahan publik meningkat, mendorong potensi konflik sosial.

Bintoro Tjokroamidjojo, pakar administrasi publik, menekankan pentingnya governance. Istilah ini merujuk pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan jejaring aktor seperti pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan universitas. Tata kelola ini bergerak dinamis, menyesuaikan diri dengan kompleksitas masalah publik. Kajian governance menarik perhatian kalangan akademisi di bidang administrasi, ekonomi, sosial, dan politik karena mampu menangani ketidakpastian dan keambiguan dalam kebijakan publik.

Baca Juga :  Hoaks Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2025: Fakta dan Klarifikasi BMKG

Banyak masyarakat merasa diperlakukan tidak adil oleh penguasa. Ketidakadilan ini memicu kekecewaan, kemarahan, dan bahkan konflik sosial. Pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang memenuhi harapan publik, terutama dalam pembangunan yang inklusif dan adil.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat harus aktif mengawasi dan mengkritik penguasa agar kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi antara keduanya menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Baca Juga :  Debt Collector di Jakarta Timur Rampas Mobil dan Peras Korban Puluhan Juta Rupiah

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah konkret dapat diterapkan:

  1. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan.
  2. Dorong masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik penguasa secara konstruktif.
  3. Edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.
  4. Tingkatkan kualitas pelayanan publik untuk memastikan perlakuan adil.

Kekacauan penguasa menantang masyarakat dan pemerintahan untuk bekerja sama. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat membangun pemerintahan yang adil dan responsif. Kolaborasi ini akan mewujudkan tata kelola yang lebih baik bagi semua.

Penulis : Fatan

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kronologi Penemuan Anak Perempuan Meninggal di Cilincing, Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan
KNPI Dukung Guru Tegakkan Disiplin Siswa dengan Bantuan Hukum
Aliansi Mahasiswa NTB Se-Jakarta Akan Laporkan Dugaan Fee Proyek Irigasi ke KPK dan DPP NasDem
GERMALA-K Rencanakan Aksi Protes Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek Revitalisasi Situ Cicinta
Wanita di Jambi Tewas Berlumuran Darah, Polisi Selidiki Dugaan Perampokan
PM Malaysia Bakal Menghubungi Rekan Diplomatik Dari Beberapa Negara, Menyelamat Sukarelawan Misi Global Sumud Flotilla (GSF) Yang Ditahan tentera Israel
Gempa 6,1 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
Peringatan Dini! Tinggi Gelombang Hingga 2,5 Meter Ancaman di Perairan Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 14:53 WIB

Kronologi Penemuan Anak Perempuan Meninggal di Cilincing, Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan

Selasa, 14 Oktober 2025 - 21:10 WIB

KNPI Dukung Guru Tegakkan Disiplin Siswa dengan Bantuan Hukum

Senin, 13 Oktober 2025 - 21:25 WIB

Aliansi Mahasiswa NTB Se-Jakarta Akan Laporkan Dugaan Fee Proyek Irigasi ke KPK dan DPP NasDem

Jumat, 10 Oktober 2025 - 22:27 WIB

GERMALA-K Rencanakan Aksi Protes Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek Revitalisasi Situ Cicinta

Kamis, 2 Oktober 2025 - 23:42 WIB

Wanita di Jambi Tewas Berlumuran Darah, Polisi Selidiki Dugaan Perampokan

Berita Terbaru