Pembangunan Jembatan Gantung Rp4,6 Miliar di Lebak Disorot Warga: Ujung Jembatan Mentok di Sawah Tanpa Akses Jalan

Lebak ,Nusantara Media — Pembangunan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Cigoong Utara dan Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan tajam. Proyek bernilai Rp4.635.236.000 tersebut dipertanyakan publik karena jembatan yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dinilai belum memiliki konektivitas akses yang jelas menuju jalan poros desa.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: untuk siapa jembatan dibangun jika akses menuju jembatan belum terkoneksi secara langsung?

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Paket Pembangunan Jembatan Gantung Cigoong Utara di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten. Proyek memiliki waktu pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung sejak 20 April hingga 16 Oktober 2026, dengan pelaksana tercantum PT Wealthy International.

- Advertisement -

Keterangan warga pada Kamis (20/8/2026) menyebutkan, ujung jembatan disebut berada di area persawahan dan belum tersambung langsung dengan jalan poros desa. Bahkan, jarak menuju jalan poros diperkirakan mencapai sekitar 500 meter.

“Jembatan ini memang sudah dibangun, tetapi aksesnya belum jelas. Ujungnya mentok ke sawah. Jalan poros desa memang ada, tetapi jaraknya cukup jauh, kurang lebih sekitar 500 meter,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Jembatan Dibangun, Aksesnya Dipertanyakan

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya mengejar berdirinya konstruksi fisik, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat digunakan masyarakat secara optimal.

Warga juga mempertanyakan sosialisasi terkait lahan yang nantinya berpotensi digunakan sebagai akses jalan penghubung dari jembatan menuju jalan poros desa.

“Seharusnya persoalan akses sudah jelas sejak tahap perencanaan. Jangan sampai jembatannya selesai, tetapi masyarakat masih harus mencari jalan untuk bisa sampai ke jalan poros,” ujarnya.

Dengan nilai proyek mencapai Rp4,6 miliar, masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan konektivitas tersebut menjadi pekerjaan baru setelah jembatan selesai dibangun.

“Anggarannya bukan kecil, Rp4,6 miliar. Kami ingin jembatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi bangunan yang berdiri tanpa akses yang memadai,” tambahnya.

Aktivis: Jangan Sampai Infrastruktur Hanya Jadi Bangunan

Aktivis Lebak, Ruswa Ilahi, meminta pihak terkait membuka secara transparan seluruh dasar perencanaan proyek, termasuk kajian kebutuhan, kajian teknis, desain, spesifikasi pekerjaan, hingga perhitungan anggaran.

“Pemerintah harus menjelaskan kepada publik, apakah pembangunan jembatan ini sejak awal memang sudah dirancang satu kesatuan dengan akses jalan menuju jalan poros desa. Kalau belum, tentu menjadi pertanyaan besar,” tegas Ruswa.

Menurutnya, konektivitas merupakan bagian penting dari kebermanfaatan sebuah infrastruktur. Pembangunan jembatan tanpa akses yang memadai berpotensi membuat fungsi jembatan tidak maksimal.

“Jangan sampai pemerintah membangun fisiknya terlebih dahulu, sementara persoalan akses dan lahannya belum jelas. Perencanaan harus matang sebelum uang negara miliaran rupiah dibelanjakan,” katanya.

Bentang Sekitar 12 Meter, Anggaran Rp4,6 Miliar Dipertanyakan

Ruswa juga menyoroti kondisi geografis di lokasi pembangunan. Berdasarkan pengamatannya, bentang sungai di titik tersebut relatif pendek, sekitar 12 meter.

Kondisi itu, menurutnya, semakin membuat publik wajar meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan nilai proyek.

“Kalau bentang sungainya sekitar 12 meter dan nilai kontraknya mencapai Rp4,6 miliar, publik berhak mengetahui bagaimana kajian teknis dan perhitungan anggarannya. Ini bukan tuduhan adanya penyimpangan, tetapi transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.

Ia meminta pihak berwenang tidak alergi terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat.

“Ini uang negara. Masyarakat berhak bertanya da