Serang, Nusantara Media — Komunitas Angkot Palima Cinangka (PALKA) menggelar aksi damai di kawasan KP3B, Kota Serang, untuk mendukung sopir angkot dan pekerja transportasi di Serang Raya yang terdampak Program Trans Banten. Aksi ini menunjukkan solidaritas terhadap pekerja transportasi yang menghadapi tantangan akibat kebijakan baru tersebut.
Geri Wijaya, Koordinator Lapangan Aksi, memaparkan hasil kajian yang mengkritik peluncuran Trans Banten. Menurutnya, pemerintah belum mendukung program ini dengan kajian akademis yang memadai. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten dinilai kekurangan data dan riset komprehensif terkait tata kelola transportasi, kepadatan kendaraan, serta dampak sosial-ekonomi bagi pekerja transportasi.
“Pemerintah harus mengutamakan keadilan sosial, bukan hanya efisiensi. Oleh karena itu, Trans Banten perlu kajian mendalam agar tidak merugikan pendapatan sopir angkot dan ojek pangkalan,” tegas Geri Wijaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi tersebut, PALKA mengajukan tiga tuntutan utama untuk memastikan kebijakan yang lebih adil:
1. Hentikan penyediaan Bis Trans Banten untuk pelajar dan ASN hingga kajian menyeluruh selesai.
2. Laksanakan kajian akademis terhadap sistem transportasi di Kota Serang.
3. Berikan insentif bulanan kepada sopir angkot yang terdampak kebijakan ini.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten menemui massa aksi dan menyetujui dua poin kesepakatan. Pertama, Dishub akan mengevaluasi operasional Trans Banten, termasuk menyesuaikan jam dan jalur trayek agar tidak mengganggu angkutan umum konvensional. Kedua, Dishub akan memfasilitasi audiensi resmi antara perwakilan sopir, aktivis mahasiswa, dan Gubernur Banten pada 27 Oktober 2025 untuk membahas solusi yang lebih adil.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. PALKA menegaskan bahwa aksi ini tidak menolak kemajuan transportasi. Sebaliknya, komunitas ini mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja transportasi di Kota Serang dan sekitarnya. Dengan demikian, PALKA berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi mata pencaharian sopir angkot.
Penulis : Sandi
