Serang, Nusantara Media – Polemik perbedaan pernyataan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, dan Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, terkait sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terus menuai sorotan publik.

Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya (kelompok mahasiswa aktif di Banten), Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana, Wakil Bupati Serang Najib Hamas, serta pejabat eselon II Pemkab Serang.

Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya menyerukan aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk membuka informasi secara transparan mengenai sumber dana retreat tersebut, karena adanya perbedaan narasi: Sekda menyebut dana berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BJB, sementara Wakil Bupati menegaskan bersumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

- Advertisement -

Kegiatan retreat digelar pada Jumat, 13 Februari 2026, di kawasan Anyer. Polemik mencuat sejak pertengahan Februari 2026, dan seruan aksi damai dirilis pada 25 Februari 2026. Kabupaten Serang, Provinsi Banten (kegiatan retreat di Anyer, pernyataan pejabat di Serang, dan seruan aksi dari aliansi mahasiswa setempat).

Perbedaan informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran daerah. Transparansi anggaran merupakan kewajiban pemerintah sesuai amanat Undang-Undang dan prinsip good governance, guna mencegah dugaan ketidaksinkronan atau ketidakjelasan penggunaan dana publik/CS.

Aliansi menuntut klarifikasi resmi tertulis dari Pemkab Serang, pembukaan dokumen pendukung, serta penjelasan terbuka kepada publik. Aksi damai direncanakan sebagai upaya damai untuk mendorong akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Ketidakjelasan ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan dana yang seharusnya akuntabel, terutama di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.