Lingga, Nusantara Media – Dugaan kasus korupsi yang mencuat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lingga 2024 hingga kini seperti hilang ditelan bumi. Isu korupsi yang sempat menghebohkan publik, termasuk proyek pengadaan bonsai yang melibatkan keluarga pejabat setempat,
Menjelang Pilkada Lingga 2024, pihak oposisi menggemaungkan sejumlah kasus korupsi yang menyerang kubu calon petahana. Salah satu yang viral adalah proyek pengadaan bonsai senilai miliaran rupiah. Isu ini kian panas karena melibatkan keluarga pejabat tinggi setempat.
Publik sempat antusias menanti tindak lanjut KPK dan Kejagung. Namun, usai Pilkada, kasus ini menghilang tanpa jejak. Rudi Hartono, aktivis lokal, mempertanyakan: “Apakah laporan ke KPK dan Kejagung benar-benar diproses, atau hanya alat kampanye untuk menjatuhkan lawan politik?”
Laporan dugaan korupsi di Lingga, termasuk proyek bonsai, telah masuk ke KPK dan Kejagung sejak 2023. Namun hingga Mei 2025, kedua lembaga ini belum memberikan kejelasan status penyelidikan. Kementerian Hukum dan HAM RI juga tetap bungkam.
Budi Kurniawan dari ICW Kepri menyatakan keprihatinan: “Jika laporan korupsi hanya jadi alat politik sesaat tanpa tindak lanjut, ini berbahaya. KPK dan Kejagung wajib terbuka ke publik agar tidak muncul persepsi penutupan kasus.”
Warga Lingga mengaku frustrasi dengan sikap diam para penegak hukum. Siti Fatimah, tokoh masyarakat Daik, menyatakan: “Dulu isu korupsi mereka gembar-gemborkan untuk serang lawan, tapi usai Pilkada, semua lenyap. Ini merusak kepercayaan publik!”
Pemkab Lingga melalui Jubir Andi Rahman menolak berkomentar: “Kami fokus pada pembangunan. Tuduhan korupsi itu urusan penegak hukum.”
Dr. Faisal Basri, pengamat politik Universitas Riau, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di daerah. “Fenomena Lingga membuktikan isu korupsi kerap jadi alat kampanye, bukan untuk penegakan hukum.”
Ia mendesak KPK dan Kejagung proaktif: “Jika tidak ada bukti, berikan klarifikasi. Diam hanya lestarikan budaya impunitas.”
Koalisi LSM di Kepri kini mendesak KPK dan Kejagung membuka status penyelidikan kasus Lingga. Masyarakat pun menuntut realisasi janji pemberantasan korupsi. Arifin, warga Senayang, berpesan: “Kami ingin bukti, bukan sekadar drama politik.”
Penulis : Awang Sukowati
