Kasus “Kardus Durian” Kembali Disorot, HMI Tuduh Preman Politik Halangi Aksi

- Writer

Jumat, 8 Agustus 2025 - 23:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Nusantara Media – 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta dengan tegas menolak praktik premanisme politik dan ketidakadilan hukum yang mengancam demokrasi Indonesia. Pada Jumat, 8 Agustus 2025, HMI Jakarta menggelar aksi damai di depan kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, aksi tersebut berubah tegang karena sekelompok pria tak dikenal bertindak agresif, menghambat orasi mahasiswa.

HMI Jakarta memulai aksi secara tertib untuk menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali penyelidikan kasus “Kardus Durian”. Kasus ini mencuat pada 2011 terkait dugaan suap Rp1,5 miliar dalam pengadaan infrastruktur transmigrasi. Nama Muhaimin Iskandar, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini Ketua PKB dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, terseret dalam kasus ini berdasarkan bukti persidangan 2012. HMI menegaskan bahwa membiarkan pejabat yang diduga terlibat korupsi menjabat di kabinet merusak komitmen antikorupsi Presiden Prabowo Subianto.

Selama aksi, kelompok tak dikenal mengganggu mahasiswa dengan dorongan kasar, ancaman verbal, bahkan ancaman pembunuhan. HMI menduga kelompok ini bertindak atas perintah Muhaimin untuk membungkam kritik. Selain itu, kelompok tersebut melontarkan tuduhan bahwa mahasiswa adalah “massa bayaran” atau “demo suruhan”. HMI mengecam tindakan ini sebagai bentuk premanisme politik yang menutup ruang diskusi publik.

Pada 25 Agustus 2011, KPK menangkap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam operasi tangkap tangan terkait suap tersebut. Bukti persidangan, termasuk kardus berisi uang, mengarah pada lingkar kekuasaan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, HMI mendesak KPK menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. KPK harus memeriksa siapa saja, termasuk Muhaimin, jika bukti cukup.

Baca Juga :  Tragedi Sungai Cirarab: Dua Remaja Perempuan Ditemukan Meninggal Dunia Setelah Tenggelam

HMI Jakarta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung supremasi hukum dan menolak segala bentuk intimidasi. Dengan semangat antikorupsi, HMI berkomitmen memperjuangkan demokrasi yang bersih dan transparan. Untuk informasi lebih lanjut tentang aksi ini, kunjungi situs resmi HMI atau ikuti pembaruan di media sosial.

Penulis : Tayo

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Petani di Musi Rawas Diserang Beruang Saat Menyadap Karet
Warga Cilacap Geger, Yoga Ditemukan Tewas Gantung Diri
Mahasiswa Banten Kembali Gelar Aksi Jilid VI di Depan Kejagung
Perempuan Tanpa Identitas Tewas Terserempet Kereta Api di Tebel, Gedangan
Remaja di Morowali Ditemukan Tewas Gantung Diri, Diduga karena Masalah Percintaan
Trailer Tanpa Muatan Tabrak Tebing di Tanjakan Jembatan Tuntang Semarang, Diduga Rem Blong
Dugaan Perambahan Hutan di Lingga Timur Dilaporkan ke Gakkum KLHK
Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan BWI Awards untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Berita Terkait

Jumat, 8 Agustus 2025 - 23:42 WIB

Kasus “Kardus Durian” Kembali Disorot, HMI Tuduh Preman Politik Halangi Aksi

Jumat, 8 Agustus 2025 - 10:35 WIB

Petani di Musi Rawas Diserang Beruang Saat Menyadap Karet

Jumat, 8 Agustus 2025 - 10:22 WIB

Warga Cilacap Geger, Yoga Ditemukan Tewas Gantung Diri

Kamis, 7 Agustus 2025 - 17:59 WIB

Mahasiswa Banten Kembali Gelar Aksi Jilid VI di Depan Kejagung

Kamis, 7 Agustus 2025 - 12:50 WIB

Perempuan Tanpa Identitas Tewas Terserempet Kereta Api di Tebel, Gedangan

Berita Terbaru