Kasus “Kardus Durian” Kembali Disorot, HMI Tuduh Preman Politik Halangi Aksi

- Writer

Jumat, 8 Agustus 2025 - 23:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Nusantara Media – 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta dengan tegas menolak praktik premanisme politik dan ketidakadilan hukum yang mengancam demokrasi Indonesia. Pada Jumat, 8 Agustus 2025, HMI Jakarta menggelar aksi damai di depan kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, aksi tersebut berubah tegang karena sekelompok pria tak dikenal bertindak agresif, menghambat orasi mahasiswa.

HMI Jakarta memulai aksi secara tertib untuk menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali penyelidikan kasus “Kardus Durian”. Kasus ini mencuat pada 2011 terkait dugaan suap Rp1,5 miliar dalam pengadaan infrastruktur transmigrasi. Nama Muhaimin Iskandar, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini Ketua PKB dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, terseret dalam kasus ini berdasarkan bukti persidangan 2012. HMI menegaskan bahwa membiarkan pejabat yang diduga terlibat korupsi menjabat di kabinet merusak komitmen antikorupsi Presiden Prabowo Subianto.

Selama aksi, kelompok tak dikenal mengganggu mahasiswa dengan dorongan kasar, ancaman verbal, bahkan ancaman pembunuhan. HMI menduga kelompok ini bertindak atas perintah Muhaimin untuk membungkam kritik. Selain itu, kelompok tersebut melontarkan tuduhan bahwa mahasiswa adalah “massa bayaran” atau “demo suruhan”. HMI mengecam tindakan ini sebagai bentuk premanisme politik yang menutup ruang diskusi publik.

Pada 25 Agustus 2011, KPK menangkap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam operasi tangkap tangan terkait suap tersebut. Bukti persidangan, termasuk kardus berisi uang, mengarah pada lingkar kekuasaan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, HMI mendesak KPK menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. KPK harus memeriksa siapa saja, termasuk Muhaimin, jika bukti cukup.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut Terekam CCTV di Perempatan Budegan Piyaman, Gunungkidul: Pengendara Motor Terpental Akibat Terobos Lampu Merah

HMI Jakarta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung supremasi hukum dan menolak segala bentuk intimidasi. Dengan semangat antikorupsi, HMI berkomitmen memperjuangkan demokrasi yang bersih dan transparan. Untuk informasi lebih lanjut tentang aksi ini, kunjungi situs resmi HMI atau ikuti pembaruan di media sosial.

Penulis : Tayo

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wanita di Jambi Tewas Berlumuran Darah, Polisi Selidiki Dugaan Perampokan
PM Malaysia Bakal Menghubungi Rekan Diplomatik Dari Beberapa Negara, Menyelamat Sukarelawan Misi Global Sumud Flotilla (GSF) Yang Ditahan tentera Israel
PT. Teguh Abadi Setia Kawan Protes Penangkapan Pekerja di Pantai Cigondang
Gempa 6,1 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
Peringatan Dini! Tinggi Gelombang Hingga 2,5 Meter Ancaman di Perairan Indonesia
Aliansi Lingkungan ALANG Banten Soroti Dugaan Pelanggaran PT. ALPINDO di Pandeglang
Tragedi G30S/PKI 1965: Mengenang Pahlawan Revolusi dan Menjaga Pancasila
Masyarakat Pemerhati Haji Desak Pemerintah Hentikan Dugaan Monopoli Tender Layanan Haji

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 23:42 WIB

Wanita di Jambi Tewas Berlumuran Darah, Polisi Selidiki Dugaan Perampokan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 20:14 WIB

PM Malaysia Bakal Menghubungi Rekan Diplomatik Dari Beberapa Negara, Menyelamat Sukarelawan Misi Global Sumud Flotilla (GSF) Yang Ditahan tentera Israel

Kamis, 2 Oktober 2025 - 15:12 WIB

PT. Teguh Abadi Setia Kawan Protes Penangkapan Pekerja di Pantai Cigondang

Kamis, 2 Oktober 2025 - 12:46 WIB

Gempa 6,1 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

Kamis, 2 Oktober 2025 - 10:02 WIB

Peringatan Dini! Tinggi Gelombang Hingga 2,5 Meter Ancaman di Perairan Indonesia

Berita Terbaru