Gelombang Kemarahan Nelayan Desa Kelong: Pulau Poto - Batam.

Batam , Nusantara media  – Sebuah aksi demonstrasi berlangsung dramatis di kawasan Pulau Poto, Minggu (hari ini), di mana puluhan nelayan dari Desa Kelong dengan tertib namun penuh semangat membentangkan spanduk berisi kritik dan tuntutan tegas terhadap aktivitas ekonomi yang dinilai mengancam lingkungan hidup mereka.

Aksi yang berlangsung tertib ini diwarnai dengan pembentangan spanduk berisi kritik dan tuntutan. Para nelayan menyuarakan kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari aktivitas di Pulau Poto, seperti rusaknya terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan ikan, serta hilangnya akses laut tradisional yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

Penanggung jawab aksi, Umar Husein, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk penyampaian aspirasi sesuai koridor hukum, bukan aksi anarkis.“Kami tegaskan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara tertib, damai, tidak anarkis, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Umar Husein di lokasi aksi.

Sementara itu, koordinator aksi, Mustafa Bisri Al’amin, menyampaikan pernyataan lebih keras. Ia menggarisbawahi bahwa masyarakat nelayan memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk tahu, serta hak untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berdampak pada wilayah mereka.“Selama hak-hak itu belum terpenuhi, maka penolakan ini sah secara hukum,” tegas Mustafa.

Lokasi aksi adalah Pulau Poto, kawasan yang selama ini dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Aksi digelar pada hari ini, berlangsung dari siang hingga sore, dan dibubarkan setelah aspirasi disampaikan secara lisan kepada perwakilan aparat keamanan yang memantau jalannya demo.

Mustafa meluruskan bahwa masyarakat tidak anti-pembangunan. Namun, mereka dengan tegas menolak model pembangunan yang berpotensi mengorbankan ekologi, ruang hidup nelayan, serta mengabaikan partisipasi masyarakat setempat.“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak jika pembangunan tersebut berpotensi mengorbankan lingkungan, ruang hidup nelayan, dan keterlibatan masyarakat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola aktivitas di Pulau Poto maupun aparat desa setempat belum memberikan tanggapan resmi. Aksi berlangsung tanpa insiden dan berakhir damai setelah aspirasi disampaikan.