Forum dialog bertajuk *Dialog Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Lingga Bersama Organisasi Kemasyarakatan* berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga. Acara ini bertujuan membuka ruang transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, respons Bupati Lingga, M. Nizar, terhadap pertanyaan tentang kasus korupsi justru memicu kekecewaan publik.
Seorang mahasiswa dengan berani mengajukan pertanyaan tentang perkembangan kasus korupsi yang mencoreng Kabupaten Lingga. Alih-alih menjawab dengan jelas, Nizar menggunakan nada santai dan bahasa informal. Dalam rekaman suara yang viral, ia berkata, “Berkaitan dengan kasus-kasus ape tu, itu memang… kite tak anu lah, kite tak bise kite anu pulak itu ye *bro* ye.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggunaan kata “bro” dan gaya santai ini memicu spekulasi bahwa bupati tidak serius menanggapi isu korupsi. Masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah ini.
Masyarakat Lingga menyoroti beberapa kasus korupsi yang tengah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH). Kasus-kasus tersebut meliputi:
– Jembatan Marok Kecil: Kejaksaan Negeri Lingga menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi proyek ini.
– Dana Bansos Rp25 Miliar: Kasus ini masih belum jelas status hukumnya, meninggalkan tanda tanya besar.
– Belanja BBM Fiktif: Dugaan penyimpangan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp2 miliar.
– Pengadaan Bibit Bonsai: Kasus ini mencuat karena dugaan mark-up dan keterlibatan pihak dekat lingkaran kekuasaan.
Kasus-kasus ini menunjukkan urgensi transparansi dan akuntabilitas yang masyarakat harapkan dari pemerintah daerah.
Nizar mencoba meredam kritik dengan menyebutkan adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri dan Polres untuk mendukung penegakan hukum. Ia juga menyatakan bahwa kesalahan dalam kasus-kasus tersebut “kadang tidak disengaja” atau terjadi karena “terpeleset.” Namun, pernyataan ini terkesan sebagai pembelaan, bukan langkah tegas untuk memberantas korupsi.
Meskipun bupati menegaskan bahwa Pemkab Lingga mendukung penuh APH, publik menilai pernyataan ini klise. Masyarakat menginginkan jawaban lugas dan tindakan nyata, bukan sekadar janji berulang.
Pertanyaan mahasiswa dalam forum tersebut mencerminkan keresahan masyarakat Lingga yang mendambakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Warga kini menantikan bukti konkret bahwa pemerintah daerah serius menangani kasus korupsi dan melindungi uang rakyat.
Penulis : Awang Sukowati
