Jakarta, Kepri. Nusantara.media.- Skandal korupsi besar sedang terjadi di Indonesia sebagai Rahmad Sukendar, Ketua BPI KPNPA menyebut nama mantan Direktur Utama PT.Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PT.Pertamina Alfian Nasution, dan menegaskan sangat tidak mungkin korupsi besar-besaran tersebut terjadi tanpa sepengetahuan mereka.
“Sangat tidak mungkin mereka tidak tahu. Ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi Jaksa Agung untuk memeriksa semua pihak terkait, termasuk Erick Thohir dan Boy Thohir,” tegas Sukendar dalam keterangan resmi yang dirilis hari ini.
Sukendar menegaskan, kondisi ini gawat. Ia menegaskan, estimasi kerugian negara saat ini mencapai Rp 193,7 triliun, hanya untuk tahun 2023. Ia mengingatkan, jika dugaan praktik korupsi ini sudah berlangsung sejak 2018, total kerugian keuangan negara bisa jauh lebih besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika modus operandinya konsisten sejak 2018, bayangkan berapa besar kerugian negara sebenarnya,” ujarnya mengingatkan.
Sukendar tak tinggal diam saat mengkritik sistem pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang ada. Ia menggambarkannya sebagai sistem yang cacat dan penuh peluang korupsi, kebocoran, dan pemborosan. Ia berpendapat bahwa dugaan korupsi di PT.Pertamina bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan gejala korupsi yang sudah mengakar kuat.
“Korupsi di PT. Pertamina bukan sekadar kasus kecil. Ini menunjukkan kegagalan sistemik yang sudah mengakar dan berlangsung lama, yang menggerogoti stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Mencerminkan kemarahan publik atas dugaan korupsi, Sukendar menganjurkan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terbukti bersalah, bahkan mengusulkan kemungkinan hukuman mati bagi koruptor yang menimbulkan kerusakan signifikan pada negara.
“Kami berharap ada revisi UU agar hukuman mati bisa diterapkan kepada koruptor. Negara sudah terlalu menderita, hukumannya harus sesuai dengan kejahatannya,” katanya.
Kasus dugaan korupsi di PT.Pertamina telah menyita perhatian publik yang cukup besar, sehingga memicu kemarahan dan tuntutan pertanggungjawaban yang meluas. Kejaksaan Agung
Seiring dengan berjalannya penyelidikan, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat internasional memantau perkembangan dengan saksama, berharap agar proses yang transparan dan imparsial dapat memberikan keadilan dan memulihkan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia. Kasus ini digambarkan sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan implikasi yang luas bagi
Penulis : Awang Sukowati
