Ribuan Emak-Emak di Pandeglang Antre Tukar Barcode PKH dan BPNT, Keluhkan Pelayanan Lambat

- Writer

Senin, 25 Agustus 2025 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandeglang, Nusantara Media – Ribuan emak-emak dari sembilan desa di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, memadati kantor kecamatan sejak pukul 08.00 WIB untuk menukarkan barcode Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan kartu ATM. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempermudah distribusi bantuan sosial secara non-tunai, namun pelayanan yang lambat menjadi keluhan utama.

Sekitar 4.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rela antre berjam-jam demi mendapatkan kartu ATM sebagai akses bantuan sosial. Namun, banyak warga mengeluhkan lambatnya pelayanan dari bank penyalur. Beberapa bahkan jatuh pingsan karena kelelahan menunggu di bawah terik matahari.

“Saya antre dari pagi, tapi pelayanannya sangat lambat. Banyak yang capek menunggu,” ujar Siti, warga Desa Labuan, penerima manfaat PKH dan BPNT.

Proses penukaran barcode menjadi kartu ATM bertujuan mempermudah penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Namun, tingginya jumlah KPM yang datang serentak menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang lama, bahkan hingga sore hari.

Kejadian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial di tengah tantangan ekonomi. Namun, lambatnya pelayanan menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan bank penyalur agar distribusi bantuan berjalan lebih lancar.

Warga berharap pemerintah segera mengevaluasi proses penyaluran bantuan ini untuk mengurangi keluhan. “Kami ingin pelayanan ke depan lebih cepat dan tidak menyulitkan, sehingga bantuan bisa segera digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” tambah Siti.

Baca Juga :  Bupati Pandeglang Buka Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Kebakaran di Labuan, Tekankan Kesiapsiagaan Masyarakat

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu:

  1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan: Menambah jumlah petugas atau loket pelayanan untuk mempercepat proses.
  2. Jadwal Penukaran yang Terorganisir: Mengatur jadwal penukaran berdasarkan desa atau kelompok untuk mengurangi kepadatan.
  3. Sosialisasi yang Lebih Baik: Memberikan informasi yang jelas kepada KPM tentang prosedur dan waktu pelayanan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan distribusi bantuan sosial di Pandeglang dapat berjalan lebih efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa hambatan berarti.

 

Penulis : Redaksi

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasus Oknum DPRD Pandeglang RR: Gugatan Perdata dan Sidang Perdana di PN Serang
Ledakan di Pabrik PT Nukleus Serang: Situasi Terkendali, Polisi Pastikan Bukan Bom
TMMD ke-126 Tahun 2025 Resmi Dimulai di Pandeglang, Banten
Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi Proyek Website Desa di Kabupaten Serang
Berduka Cita: Sukron Sudiyyanto, Tokoh Jurnalistik Indonesia, Berpulang di Usia 59 Tahun
JPMI Banten Desak Tindak Lanjut PAW Oknum Anggota DPRD Pandeglang Fraksi PKS
Gubernur Banten: Influencer dan Konten Kreator Perkuat Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di Banten Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 22:48 WIB

Kasus Oknum DPRD Pandeglang RR: Gugatan Perdata dan Sidang Perdana di PN Serang

Kamis, 9 Oktober 2025 - 21:42 WIB

Ledakan di Pabrik PT Nukleus Serang: Situasi Terkendali, Polisi Pastikan Bukan Bom

Kamis, 9 Oktober 2025 - 20:17 WIB

Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi Proyek Website Desa di Kabupaten Serang

Kamis, 9 Oktober 2025 - 15:14 WIB

Berduka Cita: Sukron Sudiyyanto, Tokoh Jurnalistik Indonesia, Berpulang di Usia 59 Tahun

Kamis, 9 Oktober 2025 - 11:43 WIB

JPMI Banten Desak Tindak Lanjut PAW Oknum Anggota DPRD Pandeglang Fraksi PKS

Berita Terbaru

Lampung

DPW PKS Lampung Perkuat Komitmen Melayani Masyarakat

Kamis, 9 Okt 2025 - 22:34 WIB