Refleksi Hari Pahlawan 2026: GMNI Pandeglang Desak Pemda dan DPRD Buktikan Kerja Nyata

Pandeglang, Nusantara Media - Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 seharusnya tidak hanya menjadi agenda tahunan yang dipenuhi upacara, tabur bunga, dan pidato tentang jasa para pejuang. Lebih dari itu, Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya rakyat Kabupaten Pandeglang. Suasana refleksi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah agar esensi dari perjuangan kemerdekaan tidak sekadar menjadi kenangan seremonial belaka.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai GMNI Pandeglang memandang bahwa semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah semata. Sebab, perjuangan bangsa ini belum sepenuhnya selesai selama ketimpangan sosial masih terus terjadi di tengah masyarakat, pelayanan publik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar warga, dan kebijakan pembangunan belum dirasakan secara merata oleh rakyat di berbagai pelosok wilayah.

Dalam momentum penting ini, organisasi mahasiswa tersebut turut melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah dan lembaga DPRD Kabupaten Pandeglang. Menurut pandangan mereka, pembangunan di suatu daerah tidak akan pernah cukup jika hanya diukur dari banyaknya seremoni, pemasangan baliho keberhasilan, laporan administratif yang tersusun rapi, maupun deretan program kerja yang terdengar indah di atas kertas namun miskin implementasi di lapangan.

- Advertisement -

Sejumlah pertanyaan mendasar pun diajukan untuk menguji efektivitas kinerja para pemangku kebijakan lokal. Sudah sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar menjawab persoalan nyata masyarakat? Bagaimana kondisi infrastruktur yang sebenarnya di wilayah-wilayah pelosok? Bagaimana bentuk keberpihakan anggaran daerah terhadap sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, serta kesejahteraan masyarakat kecil? Serta sejauh mana lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan mereka terhadap jalannya pemerintahan daerah?

Pemerintah Daerah Pandeglang diingatkan agar tidak hanya sibuk membangun narasi keberhasilan, sementara di sisi lain rakyat masih terus menunggu kepastian pemerataan pembangunan. Selain itu, para wakil rakyat di legislatif juga diminta agar tidak hanya lantang ketika berbicara di ruang sidang, tetapi kemudian kehilangan ketajaman ketika harus mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif.

Berdasarkan pandangan yang disuarakan, rakyat secara tegas tidak membutuhkan para pejabat yang hanya pandai merangkai kata-kata indah. Sebaliknya, rakyat sangat membutuhkan kebijakan yang nyata, alokasi anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik, pelayanan yang mudah diakses, serta para wakil rakyat yang benar-benar menjalankan mandat dari konstituennya.

Organisasi mahasiswa tersebut juga memandang bahwa jabatan publik bukanlah sekadar sebuah kehormatan yang layak untuk dipertontonkan kepada khalayak, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun konstitusional. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menikmati berbagai fasilitas negara, melainkan sebuah amanah suci untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada akhirnya, refleksi hari bersejarah ini menyadarkan semua pihak bahwa saat ini kita tidak sedang kekurangan orang-orang yang pandai berbicara tentang pengabdian. Kita justru sangat membutuhkan keberanian yang nyata untuk menguji apakah pengabdian tersebut benar-benar hadir secara nyata di dalam setiap kebijakan dan tindakan para pemimpin daerah.