Iran Siap Operasi Darat ofensif Saat MoU dengan AS Berakhir

Teheran – Iran mengisyaratkan pergeseran strategi perang melawan Amerika Serikat dari defensif ke ofensif seiring berakhirnya nota kesepahaman (MoU) dengan Washington. Brigadir Jenderal Yadollah Javani, kepala biro politik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dalam pernyataan di televisi negara, Minggu malam, menegaskan pasukannya siap mengambil tindakan apa pun untuk mempertahankan negara.

“Musuh memulai perang dan upaya kami bersifat defensif, meskipun mungkin berubah menjadi ofensif,” kata Javani. Ia tidak merinci bentuk operasi ofensif tersebut, namun memperingatkan lawan agar bersiap menghadapi “kejutan strategis”. Tensi di Selat Hormuz terus meningkat meski gencatan senjata Juni lalu, dan MoU yang ditandatangani saat itu resmi berakhir pada Senin.

Juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, pekan lalu menyebut infrastruktur AS dan sekutu regional – seperti jaringan energi, pembangkit listrik, dan sistem terhubung internet – sebagai target potensial jika AS menyerang infrastruktur sipil Iran. Sementara itu, kalangan politisi dan media garis keras Iran membahas gagasan serangan darat terhadap kepentingan AS di Bahrain dan Kuwait jika Washington menginvasi Iran. Analis mempertanyakan kelayakan dan risiko operasi semacam itu, apalagi belum ada indikasi terbaru bahwa AS berencana melakukan operasi darat di Iran.

- Advertisement -

Penekanan pada deterensi ofensif ini muncul setelah Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei, yang dikenal garis keras, mengonsolidasikan kekuasaan dengan menunjuk sejumlah petinggi IRGC ke posisi militer dan keamanan kunci pekan lalu. Khamenei menegaskan Mayor Jenderal Ahmad Vahidi, yang kini menjabat panglima IRGC, harus mewakili kombinasi “deterensi maksimum” dengan kesiapan “operasi ofensif kuat melawan musuh”. Vahidi mengklaim kepemimpinan Khamenei dan angkatan bersenjata Iran berhasil “menundukkan tentara paling bersenjata dalam sejarah dunia” setelah serangan AS-Israel pada 28 Februari.

Presiden AS Donald Trump, Jumat, kembali mengklaim Iran kalah perang dan menyebut blokade laut sebagai “tembok baja”. Ia juga mengatakan Selat Hormuz akan “segera” dinyatakan sebagai wilayah AS. Klaim itu kemudian ditafsirkan sebagai lelucon oleh Gedung Putih, namun Kepala Staf Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, merespons dengan menawarkan hadiah 30.000 dolar bagi siapa pun yang membunuh atau menangkap tentara AS yang terlibat operasi darat di tanah Iran. Hatami juga menyinggung serangan Iran terhadap pasukan AS di Yordania, “Tangan kami terbuka untuk menjangkau para penyerang dan akan semakin terbuka melalui inisiatif kami.”

Mohsen Rezaee, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menilai pemerintahan Trump mungkin mempertimbangkan operasi darat di Iran, namun batal karena “rencana setengah matang”. Rezaee menyebut Komando Pusat AS menahan diri menyerang Teheran atau Iran utara, tetapi menyerang sekitar 50 kota di 15 provinsi. Serangan udara itu, menurutnya, bertujuan menyiapkan invasi darat untuk menguasai Selat Hormuz dan menjangkau fasilitas nuklir di Isfahan. “Mereka tidak memperhitungkan bahwa untuk mendaratkan pasukan di Selat Hormuz, tidak mungkin dengan 40.000-50.000 tentara, harus membawa setidaknya 100.000 orang. Harus melewati Pegunungan Zagros dan bisa melewati provinsi Fars,” ujarnya.

Media dan komandan Iran melaporkan adanya skenario pertahanan untuk pulau-pulau dan wilayah pesisir selatan yang mungkin direbut AS, termasuk terminal ekspor minyak kritis di Pulau Kharg. Wilayah sekitar Selat Hormuz diperkuat unit respons cepat. Juru bicara Angkatan Darat, Mohammad-Reza Akraminia, pekan lalu menegaskan tujuan utamanya mencegah pasukan asing mendarat di wilayah Iran. “Jika Amerika masuk ke salah satu pulau kami, kami pasti akan menargetkan mereka di pulau kami sendiri, apalagi di negara lain,” katanya. Pemerintah juga siap menghadapi kerusuhan yang dipicu kelompok separatis di perbatasan barat dengan Irak dan Turki, serta timur dengan Pakistan dan Afghanistan. IRGC dilaporkan memperkuat pertahanan dan meluncurkan serangan rudal serta drone terhadap kelompok bersenjata di Kurdistan Irak.

Javani, dalam wawancara terpisah Senin, mengatakan Selat Hormuz hanya akan sepenuhnya dibuka kembali ketika Washington memenuhi komitmen dalam MoU Juni. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut jendela dua bulan penghentian pertempuran tidak tercantum dalam teks MoU, dan menganggap berakhirnya MoU tidak memiliki arti khusus. Juru bicara kementerian, Baghaei, menegaskan Iran tidak akan menentukan kebijakan di bawah tekanan dan tenggat waktu. Sementara itu, pembicaraan dengan Oman untuk membuka kembali sebagian Hormuz terhambat oleh kompleksitas hukum dan teknis. Ketua Parlemen dan negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyebut MoU sebagai “dokumen kebanggaan dan kemenangan di bidang diplomasi”, dan menegaskan Iran muncul sebagai pemenang politik dan militer. “Mereka menyerang kami dengan menyebutkan sembilan tujuan, tetapi tidak mencapai satu pun. Itu kegagalan terbesar bagi AS dan rezim Zionis,” katanya.