HMI Tolak Rencana Pemerintah Pindahkan Populasi Badak Jawa

Pandeglang, Nusantara Media - Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang sekaligus putra daerah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Moh Ilham, secara tegas menyatakan penolakan keras terhadap rencana Pemerintah Indonesia yang disampaikan langsung oleh Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Presiden RI bidang iklim dan energi. Rencana tersebut mencakup pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis pemindahan satwa semata, melainkan menyangkut masa depan ekosistem, keberlanjutan konservasi, identitas ekologis daerah, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang secara luas.

Pihak HMI memahami bahwa ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi oleh berbagai pihak terkait. Namun, menjadikan ancaman bencana sebagai alasan utama untuk memindahkan Badak Jawa tanpa terlebih dahulu membuka kajian ilmiah yang komprehensif dinilai sebagai pendekatan kebijakan yang patut dipertanyakan. Organisasi mahasiswa tersebut menolak pendekatan konservasi yang justru berpotensi membahayakan keselamatan satwa langka tersebut secara langsung di lapangan.

Sebagai salah satu spesies paling langka di dunia, proses penangkapan, pengangkutan, serta adaptasi ke habitat baru bukanlah tindakan sederhana yang bisa dilakukan tanpa perhitungan matang. Pengalaman kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah menjalani translokasi pada November 2025 harus dijadikan pelajaran yang sangat serius bagi pemerintah pusat. Jangan sampai atas nama menyelamatkan satwa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan spesies terancam punah ini pada risiko keselamatan yang jauh lebih besar.

- Advertisement -

HMI juga mempertanyakan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru yang ideal bagi Badak Jawa. Pemerintah didesak untuk membuktikan apakah sudah memiliki hasil penelitian mendalam yang membuktikan bahwa kawasan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan serta perkembangbiakan satwa tersebut. Kawasan konservasi harus dibangun berdasarkan kesesuaian ekologis yang objektif, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau kepentingan proyek sesaat.

Lebih lanjut, kekayaan ekologis Pandeglang dinilai tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek kebijakan sepihak oleh pemerintah pusat. Keberadaan Badak Jawa yang selama ini hidup dan berkembang di Ujung Kulon telah memberikan posisi strategis bagi Pandeglang dalam peta konservasi dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis harus melibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, akademisi, aktivis, hingga masyarakat sekitar.

Sebagai solusi alternatif, pemerintah didesak untuk memprioritaskan penguatan konservasi langsung di habitat asli Ujung Kulon. Langkah konkrit yang harus diperkuat meliputi perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, pengawasan kawasan secara ketat, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area, serta peningkatan kapasitas pengelolaan. Ancaman bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan upaya memperkuat ekosistem yang selama ini menjadi rumah abadi bagi satwa langka tersebut.

Ilustrasi habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.