Pandeglang, Nusantara Media  — Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB-212) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Pandeglang, Banten, pada Rabu (20/5/2026). Aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB ini menyuarakan tuntutan terkait penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan keadilan sosial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Aksi damai ini diterima langsung oleh Asisten Daerah (Asda) II Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Drs. Doni Hermawan. Di hadapan perwakilan pemerintah, massa GAIB-212 menyampaikan aspirasi terkait dugaan sejumlah pelanggaran yang terjadi di beberapa Dapur Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG), antara lain di Dapur SPPG Labuan 004 dan SPPG Caringin Labuan Mandiri.

Terdapat tiga poin utama yang menjadi dasar tuntutan GAIB-212 dalam aksi ini:

- Advertisement -

Ketidakpatuhan SOP dan Diskriminasi Tenaga Kerja: Diduga pengelola dapur tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan, di mana banyak tenaga kerja lokal yang digantikan oleh pekerja dari luar daerah dengan alasan efisiensi biaya.

Dugaan Mark Up Harga dan Pengabaian UMKM Lokal: Adanya indikasi penggelembungan (mark up) harga komoditas pada menu MBG yang dinilai tidak memprioritaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, sehingga merugikan masyarakat sekitar.

Dugaan Pencemaran Lingkungan: Indikasi pengelolaan limbah dari dapur-dapur MBG yang tidak sesuai dengan standar kelestarian lingkungan.

Ketua DPC GAIB-212 Kabupaten Pandeglang, H. Ahmad Arofi, menegaskan bahwa aksi ini dilandasi oleh temuan indikasi kuat adanya pelanggaran yang merugikan masyarakat dan berpotensi mencoreng citra program unggulan pemerintah.

BACA JUGA: PT Pandawa Lintas Media Gelar Buka Puasa Bersama Keluarga Besar di Panimbang, Perkuat Silaturahmi dan Komitmen Sosial Ramadan

“Program MBG seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi stunting dan mendukung perekonomian lokal. Namun jika SOP dilanggar, justru akan merugikan rakyat,” tegas Arofi. Ia juga menuntut agar Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas MBG Kabupaten Pandeglang segera melakukan evaluasi menyeluruh serta audit terhadap tata kelola dapur-dapur program MBG.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asda I Pemkab Pandeglang, Drs. Doni Hermawan, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Ya, kita akan terima (aspirasi ini). Masukan dari masyarakat ini menjadi catatan kita ke depan agar lebih baik. Kami tidak alergi terhadap masukan dari ormas atau lembaga manapun demi kebaikan bersama. Kita akan memperbaiki sistem ini dan menindaklanjuti tuntutan terkait dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis,” ujar Doni. Ia juga menambahkan, "Hari ini pun, Insya Allah, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak SPPG."