Puluhan pemuda DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menggelar demonstrasi di kantor Bupati dan Sekretaris Daerah, Rabu (25/6/2025). Aksi dimulai pukul 14.00 WIB dan berlanjut hingga malam hari.
Koordinator Lapangan Ahmad S menyatakan massa kecewa karena Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemui mereka. Akibatnya, pengunjuk rasa memutuskan berkemah di depan kantor bupati. “Kami akan terus menunggu hingga pemimpin daerah datang. Kami berkomitmen mengawal kasus ini hingga ke KPK RI,” tegas Ahmad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Ahmad mengecam kinerja hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, OPD gagal memberikan pelayanan memadai bagi masyarakat. “Contohnya masalah lingkungan yang terus mengganggu warga,” ujarnya.
Ia merinci beberapa dinas yang perlu evaluasi menyeluruh:
– Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
– DPMPTS dan DPKP
– Satpol-PP dan DPUPR
– Disdukcapil serta Disparbud
“Semua instansi ini tidak memahami tugasnya,” tambah Ahmad.
KNPI juga mengungkap temuan BPK RI atas LKPD Pandeglang 2024. Terdapat indikasi penyalahgunaan:
1. Sisa DAK fisik/nonfisik Rp30,2 miliar
2. Sisa DAU spesifik Rp7,2 miliar
Total: Rp37,5 miliar
“Padahal, dana ini harusnya untuk kegiatan terencana. Namun pemerintah mengalihkannya ke pos lain dengan dalih likuiditas. Kami akan laporkan ke KPK,” tegasnya.
7 Tuntutan Konkret KNPI
1. Evaluasi total kinerja Bupati-Wabup yang stagnan
2. Tolak RPJMD 2025 tidak pro-rakyat
3. Segera terbitkan PERBUP implementasi Perda Kepemudaan
4. Hentikan politisasi pemuda
5. Buka akses publik ke dokumen APBD
6. Audit OPD “buta data dan buta rasa”
7. Siapkan pemuda sebagai garda perubahan
Penulis : Tayo
