Mahasiswa Banten Kepung Kejaksaan Agung, Desak Penindakan Dugaan Korupsi DPRD Provinsi Banten

- Writer

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta, Nusantara Media

Puluhan mahasiswa dari Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung RI. Dengan penuh semangat, mereka mengecam dugaan korupsi masif di Sekretariat DPRD Banten selama periode anggaran 2022–2024.

Selain itu, mereka mendesak Kejaksaan Agung segera menindak tegas pelaku penyimpangan anggaran yang merugikan rakyat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

FSMB secara khusus menyoroti proyek pengadaan motorized screen senilai Rp18,5 miliar yang diduga mengalami markup harga. Lebih lanjut, mereka mengungkap adanya gratifikasi sebesar Rp2,3 miliar kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan Solar Guard.

Tak hanya itu, perjalanan dinas fiktif senilai Rp75 miliar dan manipulasi laporan pertanggungjawaban turut menjadi perhatian utama.

Baca Juga :  Aksi Nekat Hendi di Jalur Cepat Semanggi Kembali Viral di Media Sosial

Anggaran konsumsi DPRD yang melonjak hingga Rp75 miliar juga memicu kecurigaan. Mahasiswa menilai jumlah ini tidak wajar. Selain itu, biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai Rp102 miliar dipertanyakan, mengingat jumlah kendaraan yang terbatas.

“Anggaran sebesar ini tidak masuk akal untuk jumlah kendaraan yang ada,” ujar koordinator aksi.

Mahasiswa juga mempertanyakan alokasi dana pokok pikiran (pokir) dan reses DPRD Banten senilai Rp117 miliar. Menurut mereka, dana ini rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, FSMB menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan buruknya tata kelola anggaran di DPRD Banten.

Baca Juga :  Program "Satu Kurban Dobel Manfaat", Gabungkan Kurban

Di sisi lain, FSMB menolak keras rencana pelantikan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten pada 9 Juli 2025. Mereka menyebut proses pelantikan ini sarat konflik kepentingan dan jauh dari prinsip meritokrasi.

“Ini bukan seleksi yang adil, melainkan manajemen selera penuh kongkalikong,” tegas seorang perwakilan FSMB.

Aksi ini bukan hanya unjuk rasa biasa, melainkan seruan perlawanan terhadap birokrasi korup di Banten. “Kami mengajak masyarakat, mahasiswa, dan media untuk mengawal penegakan hukum di Banten,” ujar seorang orator. Dengan penuh semangat, mahasiswa menutup aksi dengan pekikan: *Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Banten! Lawan Oligarki! Bersihkan DPRD dari Koruptor!*

Penulis : Tayo

Follow WhatsApp Channel nusantara.media untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

JPMI Banten Desak Tindak Lanjut PAW Oknum Anggota DPRD Pandeglang Fraksi PKS
Minim Penanganan Korupsi di Lingga: Kejari Hanya Tangani Satu Kasus dalam Dua Tahun
Gubernur Banten: Influencer dan Konten Kreator Perkuat Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di Banten Dukung Ketahanan Pangan Nasional
GERMALA-K Layangkan Surat Audiensi Terkait Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Madrasah PHCT Banten II
Wakil Bupati Pandeglang Buka TMMD ke-126 Tahun 2025 di Kodim 0601
Upacara Pembukaan TMMD ke-126 Tahun 2025 Berlangsung Meriah di Pandeglang
Wapres Gibran Puji Polres Serang: Inovasi Ketahanan Pangan Jadi Model Nasional

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 11:43 WIB

JPMI Banten Desak Tindak Lanjut PAW Oknum Anggota DPRD Pandeglang Fraksi PKS

Kamis, 9 Oktober 2025 - 01:28 WIB

Minim Penanganan Korupsi di Lingga: Kejari Hanya Tangani Satu Kasus dalam Dua Tahun

Kamis, 9 Oktober 2025 - 01:09 WIB

Gubernur Banten: Influencer dan Konten Kreator Perkuat Hubungan Pemerintah-Masyarakat

Rabu, 8 Oktober 2025 - 22:45 WIB

Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di Banten Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Rabu, 8 Oktober 2025 - 21:45 WIB

Wakil Bupati Pandeglang Buka TMMD ke-126 Tahun 2025 di Kodim 0601

Berita Terbaru