Serang , Nusantara Media - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Banten, pada Rabu (8/4/2026) besok.
Dalam kunker ini, Presiden bakal menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Nasional.
Kehadiran Presiden, menjadi sorotan dalam agenda nasional yang bertujuan memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten memastikan, seluruh persiapan kegiatan telah rampung. Meski demikian, kepastian kehadiran langsung Presiden masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Gubernur Banten Andra Soni, juga sudah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan secara nasional oleh Presiden Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam peresmian Posbankum Nasional ini, menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan merata bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkum Banten bersama Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan. Pertemuan tersebut, berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) beberapa waktu lalu.
Koordinasi ini, mencakup penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan terhadap implementasi Posbankum serta rencana peluncuran Super App layanan hukum berbasis digital sebagai inovasi pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar menyampaikan, bahwa pembentukan Posbankum merupakan upaya konkret dalam memperluas akses keadilan di tengah masyarakat.
"Di Provinsi Banten, terdapat sekitar 750 paralegal yang akan terlibat, dengan estimasi 1.500 penerima layanan dari desa dan kelurahan," ujarnya.
Ia menegaskan, kepala desa dan lurah memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan hukum secara langsung di tingkat bawah.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik rencana peresmian tersebut dan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kegiatan berjalan optimal.
"Kita koordinasi bersama Sekda agar seluruh perangkat daerah siap. Ini kegiatan besar yang harus dipersiapkan secara matang," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Banten, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyediaan fasilitas operasional hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Diperkirakan sekitar 1.500 peserta akan hadir, terdiri dari kepala desa, camat, hingga paralegal.
Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat keamanan, turut dilibatkan guna memastikan kelancaran dan keamanan acara.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Picesco Andika Tulus menegaskan, bahwa seluruh persiapan telah dimatangkan.
"InsyaAllah, besok kegiatan siap dilaksanakan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur pengamanan sudah kami lakukan agar acara berjalan lancar," ujarnya.
Dengan kesiapan tersebut, peresmian Posbankum Nasional di Banten, diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi langkah nyata dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang aktif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Banten pun, diproyeksikan menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi layanan bantuan hukum berbasis masyarakat secara nasional.
"Posbankum memberikan akses keadilan bagi masyarakat di desa atau kelurahan dengan kehadiran paralegal yang dipandu oleh organisasi bantuan hukum, kepala desa, lurah, dan penggerak-penggerak pos bantuan hukum lainnya," ujarnya.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!