Konflik Houthi Ancam Penerbangan, SAPUHI Pantau Rute Umrah

Eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan kelompok Houthi di kawasan Timur Tengah kini kian meluas dan mulai menargetkan infrastruktur vital, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Perkembangan situasi keamanan yang memanas ini sontak memunculkan gelombang kekhawatiran yang mendalam di tengah masyarakat Indonesia, terutama bagi para calon jemaah umrah yang tengah bersiap menunaikan perjalanan suci menuju Tanah Suci dalam waktu dekat.

Menanggapi situasi darurat dan kekhawatiran publik yang terus meningkat, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi, memberikan konfirmasi resmi. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, jalur dan akses penerbangan komersial dari Tanah Air menuju Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah maupun Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah masih beroperasi normal dan belum ditutup sepenuhnya oleh otoritas terkait.

"Kondisi terkait konflik Houthi saat ini relatif belum 100% menutup akses penerbangan dari Jakarta, atau Indonesia menuju Jeddah maupun Madinah. Karena pihak-pihak maskapai penerbangan sendiri belum semuanya memastikan untuk menutup rute," ungkap Syam pada hari Senin, 12 Oktober 2026, memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian informasi yang beredar di masyarakat.

- Advertisement -

Lebih lanjut, Syam merinci bahwa maskapai penerbangan utama yang melayani rute langsung dari Jakarta, seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, terpantau masih konsisten menjalankan jadwal penerbangan tanpa ada pembatalan rute. Ia juga menekankan kepada para jemaah dan keluarga agar tetap tenang, mengingat wilayah-wilayah yang saat ini menjadi titik terdampak konflik—seperti Riyadh, Abha, dan Najran—masih berjarak sangat jauh dari pusat kegiatan ibadah utama umat Islam di Makkah dan Madinah.

Meskipun operasional penerbangan saat ini masih berjalan secara normal, asosiasi penyelenggara perjalanan umrah terus meningkatkan kewaspadaan dengan memantau secara ketat setiap dinamika perkembangan situasi keamanan regional. Syam menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menantikan keputusan serta arahan resmi yang komprehensif dari pihak maskapai penerbangan internasional maupun Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan penuh atas pengaturan wilayah udara di negara tersebut.

Apabila eskalasi konflik di kemudian hari terpaksa memburuk dan memaksa otoritas berwenang untuk mengambil langkah drastis berupa penutupan bandara utama di Jeddah dan Madinah, maka pergerakan mobilitas jemaah umrah dipastikan akan terhenti sementara. Skenario terburuk ini secara otomatis akan memicu berbagai langkah penyesuaian operasional yang signifikan, mulai dari pembatalan jadwal keberangkatan, penjadwalan ulang penerbangan, hingga opsi pengembalian dana atau refund bagi para jemaah yang terdampak.

"Mau tidak mau, situasi ini akan menjadi kondisi force majeure (keadaan kahar) yang tidak bisa dihindari, di mana semua pihak tentu tidak ingin menanggung kerugian," pungkas Syam, menutup keterangan resmi sekaligus menggarisbawahi pentingnya kesiapan mitigasi risiko bagi seluruh biro perjalanan wisata rohani di Indonesia.