Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI Banten) menyuarakan keprihatinan atas dugaan pelanggaran integritas dalam Program Bantuan Pemerintah Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025. Fokus utama adalah wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) di Provinsi Banten, khususnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Pandeglang.
JPMI Banten, sebagai elemen masyarakat sipil, menemukan indikasi kuat adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang sistematis dalam program ini. Berdasarkan kajian, JPMI mengungkap adanya dugaan setoran proyek sebesar 20-30% kepada penerima bantuan. Selain itu, oknum terkait partai politik dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Pandeglang-Lebak diduga terlibat, sehingga memperkuat dugaan KKN dalam P3-TGAI 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Entis Sumantri, Koordinator Aksi JPMI Banten, menegaskan bahwa BBWSC3 kurang transparan dan akuntabel. “Kami telah mengajukan audiensi dan pengaduan resmi, tetapi BBWSC3 enggan berdialog,” ujar Entis. Oleh karena itu, JPMI menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan program yang seharusnya memberdayakan petani.
Tayo, sapaan akrab Entis, menambahkan bahwa program ini sarat kepentingan politik. “Transparansi anggaran sangat minim, sehingga merugikan petani,” katanya.
Untuk mengatasi dugaan KKN, JPMI Banten mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:
- Usut Politisasi Proyek: Aparat Penegak Hukum (APH) harus menyelidiki dugaan politisasi P3-TGAI oleh oknum DPR RI dari dapil Pandeglang-Lebak.
- Selidiki Setoran Proyek: APH dan Kementerian PUPR perlu memeriksa dugaan setoran di BBWSC3.
- Bongkar KKN: Kejaksaan Tinggi Banten harus mengusut dugaan KKN dalam program P3-TGAI, PAMSIMAS, SANIMAS, dan PISEW.
- Netralitas TPM: JPMI menuntut netralitas Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
- Penyelidikan Menyeluruh: Polda dan Kejati Banten harus menyelidiki semua program Kementerian PUPR.
- Sanksi untuk BBWSC3: Kementerian PUPR harus menjatuhkan sanksi atas kelalaian BBWSC3.
Rencana Aksi Demonstrasi Jilid II
Sebagai wujud komitmen melawan korupsi, JPMI Banten berencana menggelar Aksi Demonstrasi Jilid II di depan Kementerian PUPR dan DPR RI. “Pemerintah harus mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan, bukan mempersulit dengan setoran liar,” tegas Entis. Ia menambahkan, jika dibiarkan, praktik ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat.
Penulis : Tayo
