Serang, Nusantara Media – Seorang warga Karundang, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, menjadi korban dugaan kejahatan mafia tanah yang mengancam hak kepemilikan tanah seluas 1.655 meter persegi beserta dua rumah miliknya. Kasus ini mencuat setelah sertifikat tanah korban, berinisial TY, berpindah nama ke pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
Kasus bermula pada 2020 ketika TY berniat menjual sebagian tanahnya seluas 298 meter persegi dari total 2.100 meter persegi kepada seorang pembeli berinisial BR. Namun, alih-alih transaksi berjalan lancar, sertifikat tanah milik TY justru beralih nama ke pihak tak dikenal.
Diduga, ketidakmampuan TY dalam membaca dimanfaatkan oknum tertentu untuk memalsukan dokumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespons laporan ini, Ketua Satgas Sikat Mafia Tanah Badan Perlindungan Indonesia (BPI) Komite Perjuangan Nasional Penyandang Aspirasi (KPNPA) RI Provinsi Banten, Tubagus Chaeron Hendra Albantani, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.
“Ini bukan sekadar persoalan kehilangan tanah, melainkan perampasan hak warga kecil yang dilakukan secara sistematis,” tegas Tb Hendra, Selasa 29/4/2025.
Ia menilai praktik mafia tanah merupakan kejahatan terstruktur yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum lapangan hingga jaringan di belakangnya. Untuk itu, ia mendorong pembentukan tim khusus guna mengusut tuntas kasus ini.
Tb Hendra juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses balik nama sertifikat TY.
“Negara tidak boleh diam. Jika ada indikasi kecurangan, transaksi harus dibatalkan. Kami di BPI KPNPA RI siap mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan,” tegasnya.
Kasus TY menjadi bukti masih maraknya praktik mafia tanah yang menyasar masyarakat kurang mampu. Publik pun menanti langkah konkret aparat hukum untuk mengungkap jaringan pelaku dan memulihkan hak korban.
Penulis : Tim Nusantara.media
