Pandeglang, Nusantara Media – Aliansi Mahasiswa Pandeglang Peduli Pendidikan (AMPP) yang dipimpin Rapiudin menggelar aksi refleksi Hari Guru Nasional 2025 di depan Kantor PGRI Kabupaten Pandeglang, Senin (25/11). Mereka menyoroti bobroknya sistem pendidikan di Pandeglang dan menilai PGRI Kabupaten Pandeglang gagal menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi guru.
Rapiudin, Ketua Umum AMPP, secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan PGRI Kabupaten Pandeglang saat ini tidak memiliki arah dan kebijakan yang jelas. “PGRI seharusnya membela hak guru, tapi justru melahirkan banyak masalah,” ujarnya.
Masalah Utama yang Disorot:
1. Iuran wajib guru ASN yang berkedok “koperasi kecamatan”, namun dana terkumpul disetorkan ke PGRI Kabupaten Pandeglang tanpa transparansi.
2. Kurangnya akuntabilitas penggunaan dana iuran tersebut, sehingga memunculkan dugaan penyelewengan.
3. Kepemimpinan PGRI yang dianggap ambigu dan tidak mampu mengakomodasi aspirasi ribuan guru di Pandeglang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AMPP mendesak Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani untuk segera mengevaluasi total dan menindak tegas pengurus PGRI Kabupaten Pandeglang. “Kami minta Bupati audit menyeluruh terhadap semua iuran yang dipungut dari guru ASN melalui koperasi kecamatan. Transparansi harus ditegakkan agar tidak ada lagi interpretasi liar soal anggaran,” tegas Rapiudin.
Menurut AMPP, buruknya pengelolaan organisasi profesi guru berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Pandeglang yang hingga kini masih tertinggal. “Pendidikan Pandeglang bobrok karena organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan justru menjadi bagian dari masalah,” pungkas Rapiudin.
Aksi refleksi dan penyampaian tuntutan berlangsung pada 25 November 2025 pukul 10.00–12.00 WIB di halaman Kantor PGRI Kabupaten Pandeglang, Jl. Raya Pandeglang–Serang.
AMPP menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari Bupati Pandeglang dan transparansi penuh dari PGRI Kabupaten Pandeglang.
Penulis : Ahmad Daerobi
Editor : AA
