Bekasi, Nusantara Media — Transparansi anggaran masih seperti mimpi di Desa Jayamukti, Cikarang Pusat. Kepala Desa Iwan Gepeng menolak menghadiri pertemuan klarifikasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) 2025. Lebih ironis, ia malah memblokir nomor wartawan yang meminta konfirmasi.
Tindakan blokir ini bukan sekadar sikap personal. Ia mengirimkan sinyal kuat sikap anti-kritik dari seorang pemimpin desa. Padahal, dana desa adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sikap tertutup Iwan Gepeng memicu kecurigaan publik. Masyarakat bertanya-tanya masalah apa sebenarnya dengan anggaran ADD 2025 Jayamukti? Mengapa kepala desa enggan memberi klarifikasi, bahkan kepada pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini menjadi contoh buruk di tengah dorongan nasional untuk transparansi desa. Sebagian pejabat masih alergi pada pertanyaan dan kritik. Dengan membalas klarifikasi lewat pemblokiran, Iwan Gepeng membungkam bukan hanya wartawan, tetapi juga hak publik untuk tahu.
Hingga berita ini terbit, Kepala Desa Iwan Gepeng belum memberi keterangan resmi. Masyarakat Jayamukti menanti klarifikasi dan tanggung jawab moral dari pemimpin yang digaji uang negara.
Penulis : David
