Bekasi, Nusantara Media – Tumpukan sampah yang menggunung di sekitar Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan tajam bagi masyarakat. Kondisi ini dianggap sebagai bukti nyata kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan bersih-bersih lingkungan.
Instruksi tersebut mengharuskan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk kabupaten/kota, untuk melakukan aksi bersih-bersih minimal sekali seminggu, namun tampaknya hanya jadi angin lalu di daerah ini.
Menurut laporan warga setempat, tumpukan sampah tersebut telah dibiarkan menumpuk selama berhari-hari, membuat stadion yang seharusnya menjadi pusat olahraga dan ruang publik terlihat kumuh dan tidak layak.
"Ini ironis, stadion yang sering digunakan untuk event besar malah jadi tempat sampah raksasa," ujar seorang warga Bekasi yang enggan disebut namanya.
Kritik ini muncul setelah foto-foto tumpukan sampah beredar luas di media sosial, memicu kemarahan netizen yang menuntut Pemkab Bekasi bertindak segera. Instruksi Presiden dikeluarkan untuk memastikan kebersihan lingkungan di seluruh Indonesia, melibatkan kementerian, provinsi, " kata aktivis lingkungan lokal, Andi Rahman.
Penyebab utama masalah ini diduga karena minimnya koordinasi antara dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bekasi, serta kurangnya anggaran atau tenaga kerja untuk pengelolaan sampah rutin.
Stadion Wibawa Mukti, yang terletak di Kecamatan Cikarang Timur, seharusnya menjadi etalase tata kelola kota yang baik, tapi justru mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah. Masyarakat mendesak Pemkab Bekasi untuk tidak lagi berhenti di program-program di atas kertas.
"Kami butuh tindakan nyata, seperti jadwal bersih-bersih rutin dan pengawasan ketat," tambah Andi. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan publik, terutama di tengah musim hujan yang memperburuk penyebaran penyakit dari sampah.
Pemkab Bekasi belum memberikan respons resmi terkait isu ini hingga berita ini dirilis. Namun, diharapkan adanya tekanan dari pusat untuk memastikan instruksi Presiden dijalankan secara serius di tingkat daerah.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!