Trump Bebaskan Sanksi Bahan Bakar Rusia, Picu Kecaman Luas

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi membebaskan gelombang sanksi lanjutan yang berkaitan dengan penjualan bahan bakar fosil asal Rusia. Kebijakan kontroversial ini diumumkan melalui sebuah perintah eksekutif yang dirilis pada hari Jumat, hanya berselang beberapa hari sebelum aturan tersebut dijadwalkan efektif berlaku berdasarkan rancangan undang-undang yang telah ditandatanganinya bulan lalu. Keputusan ini diambil di tengah memanasnya hubungan antara Washington dan Kyiv, serta keretakan dukungan sekutu Barat terhadap Ukraina.

Gedung Putih sebelumnya telah melancarkan tekanan masif kepada pemerintah Ukraina agar menghentikan serangan terhadap fasilitas minyak Rusia. Langkah tersebut dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump sebagai upaya meredam lonjakan harga minyak di dalam negeri menjelang pemilu sela. Meskipun Ukraina sempat memenuhi permintaan tersebut untuk sementara waktu, serangan-serangan kembali dilanjutkan setelah Rusia terus menerus menghantam infrastruktur energi Ukraina sepanjang pekan ini. Kebijakan pelonggaran bagi kas Moskow ini langsung memicu gelombang kritik tajam dari politisi lintas partai di Washington.

Rancangan undang-undang yang ditangguhkan tersebut sejatinya dirancang untuk memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap berbagai barang yang masuk ke Amerika Serikat dari lima negara importir terbesar minyak mentah atau gas Rusia. Penjualan komoditas energi tersebut selama ini menjadi sumber vital bagi pendanaan mesin perang Kremlin. Dalam perintah eksekutifnya, Donald Trump menyatakan bahwa penerbitan pengecualian sanksi ini berada dalam kepentingan nasional Amerika Serikat, meski dokumen tersebut tidak merinci alasan spesifik di balik keputusan tersebut.

- Advertisement -

Kebijakan ini sontak mengundang kecaman keras dari para legislator AS. Senator dari Partai Demokrat Elizabeth Warren menyebut langkah tersebut sebagai kegagalan kepemimpinan yang dapat diprediksi, mengingat adanya dukungan bipartisan yang kuat terhadap Ukraina di Kongres. Sementara itu, anggota DPR dari Partai Republik Don Bacon menilai bahwa kebijakan ini justru memperpanjang perang alih-alih mengakhirinya. Senator Richard Blumenthal juga menegaskan bahwa pengecualian sanksi ini sama sekali tidak berkaitan dengan keamanan nasional, melainkan bentuk dukungan terselubung terhadap Vladimir Putin.

Ketegangan diplomatik ini menambah panjang daftar insiden yang mengguncang hubungan AS dan Ukraina dalam sepekan terakhir, memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa bahwa Washington mengambil langkah-langkah yang secara aktif menguntungkan Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya juga merasa dikhianati ketika Donald Trump menyetujui kesepakatan ekspor diesel Rusia. Di sisi lain, para pemimpin Uni Eropa menyatakan tengah menyiapkan paket sanksi ke-22 terhadap Rusia dan menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat tekanan terhadap Moskow demi menghentikan agresi militer yang terus berlangsung.