PALEMBANG , Nusantara Media – Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya kembali menegaskan komitmen teguhnya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Komitmen tersebut dibuktikan secara nyata melalui kehadiran jajaran pimpinan Kodam II/Swj dalam agenda strategis daerah.

Mewakili Pangdam II/Swj, Inspektur Umum Inspektorat Kodam (Irutum Itdam) II/Swj, Kolonel Inf Eko Wahyu Sugiarto, M.Han., secara langsung menghadiri Rapat Paripurna XXXVII (37) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Sidang paripurna ini diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kota Palembang, pada Senin (29/6/2026).

Rapat Paripurna ke-37 ini berfokus pada salah satu agenda konstitusional yang sangat krusial. Fokus utamanya adalah penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Sumatera Selatan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel. Respons dari pihak eksekutif ini berkaitan erat dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

- Advertisement -

Dalam sistem pemerintahan daerah, pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan administratif, melainkan wujud nyata dari transparansi penggunaan dana publik. Oleh karena itu, kehadiran unsur TNI di tengah forum legislatif ini memiliki makna strategis yang menunjukkan kesolidan dan keharmonisan hubungan antar pimpinan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Dr. Drs. H. Edward Candra, MH, turut didampingi oleh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel. Selain unsur TNI Angkatan Darat, turut hadir pula perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal), Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud), hingga jajaran Kepala Staf Korem (Kasrem) 044/Garuda Dempo.

Kehadiran jajaran Forkopimda secara lengkap ini menjadi representasi nyata dari kuatnya sistem pengawalan checks and balances (saling uji dan imbang) dalam roda pemerintahan daerah. Melalui keterlibatan aktif ini, Kodam II/Sriwijaya berharap sinergi yang kokoh antara lembaga eksekutif, legislatif, dan institusi militer serta penegak hukum dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa-masa mendatang.

BACA JUGA: Ketua KPPU RI Tinjau Pembangunan Koperasi Merah Putih di OKI, Dandim 0402/OKI : "Progres Capai 83 %"

Pihak Kodam II/Sriwijaya menyadari bahwa stabilitas wilayah tidak hanya ditentukan oleh aspek keamanan fisik, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan, seperti yang terefleksikan dalam pembahasan Raperda APBD 2025, dinilai sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah.

TNI berharap agar setiap rupiah dari anggaran yang dicanangkan melalui program-program pembangunan oleh pemerintah daerah benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran. Dengan demikian, roda perekonomian dapat berputar optimal, infrastruktur dapat dibangun dengan layak, dan tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan dapat terwujud secara nyata.

Kodam II/Sriwijaya akan terus berdiri bersama pemerintah daerah dan masyarakat, memastikan Sumatera Selatan tetap menjadi provinsi yang aman, maju, dan berdaya saing tinggi melalui sinergi lintas instansi yang tidak pernah putus.