Pandeglang, Nusantara Media – Operasional Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Caringin Labuan Mandiri kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Manajemen diduga kuat melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), baik dari sektor ketenagakerjaan maupun pengelolaan lingkungan.
Terdapat dua isu utama yang memicu polemik di tengah masyarakat. Pertama, terkait dugaan pengabaian kuota tenaga kerja lokal. Berdasarkan SOP BGN, sebuah unit operasional dapur diwajibkan menyerap sekurang-kurangnya 70% pekerja atau relawan dari masyarakat setempat. Namun, warga menduga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan serentak terhadap pekerja lokal, yang posisinya kemudian digantikan oleh pekerja dari luar Desa Caringin.
Kedua, ancaman kerusakan lingkungan. Dapur SPPG Caringin Labuan Mandiri diketahui telah beroperasi selama 6 hingga 7 bulan, namun diduga baru mulai membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru-baru ini. Selama berbulan-bulan, limbah sisa produksi makanan dalam skala besar dikhawatirkan mencemari lingkungan sekitar karena tidak dikelola dengan standar yang memadai.
Menanggapi sorotan publik tersebut, Ikba Akbarl selaku perwakilan Bidang Asisten Lapangan (Aslap) Caringin memberikan klarifikasinya. Terkait polemik tenaga kerja, Ikba mengaku belum mengetahui secara pasti akar permasalahannya.
"Terkait SDM, saya sendiri memang belum mengetahui permasalahannya apa. Namun total tenaga kerja saat ini kurang lebih 50 orang, terdiri dari 47 tenaga relawan dan 3 staf kantor," ungkap Ikba.
Sementara itu, terkait ketiadaan IPAL selama hampir 7 bulan beroperasi, Ikba tidak menampik hal tersebut. Ia beralasan bahwa pemasangan IPAL sebenarnya sudah masuk dalam tahap perencanaan sejak awal, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (step-by-step).
"Ipal ini memang jadi bahan perbincangan publik. Alat-alatnya seperti Reverse Osmosis (RO) dan Ground Tank alhamdulillah sudah ada dan sampai di Caringin. Kendalanya, kami sedang menunggu tim teknis. Kami khawatir kalau kami yang mengerjakan terjadi kesalahan. Insya Allah kami maksimalkan minggu ini sudah terpasang," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kemana limbah dibuang selama 7 bulan terakhir, Ikba mengaku kurang mengetahui secara pasti lokasi pembuangan akhirnya. Namun, ia mengklaim pihak dapur secara berkala membersihkan endapan sedimentasi agar saluran tidak mampet dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat.
Terlepas dari polemik yang ada, Dapur SPPG Caringin memiliki beban produksi yang cukup besar. Saat ini, dapur tersebut memproduksi 3.080 porsi makanan per hari yang didistribusikan ke sejumlah sekolah, di antaranya SMAN 3, SD Teluk 1, dan SD Teluk 2.
Diakui Ikba, kendala logistik seperti keterlambatan jadwal pengiriman makanan ke sekolah masih sering terjadi. Di sisi lain, ia juga menyadari adanya respons pro dan kontra dari masyarakat sekitar. "Sisi positifnya ini membuka lapangan pekerjaan, namun kami tidak menutup kemungkinan keluhan dari masyarakat itu pasti ada, entah soal limbah atau lainnya," tutup Ikba.
Saat ini, masyarakat dan pemangku kebijakan diharapkan segera melakukan investigasi dan evaluasi terhadap izin operasional serta kepatuhan Dapur SPPG Caringin Labuan Mandiri. Transparansi perekrutan dan pengelolaan limbah dinilai sebagai harga mati demi menjaga keadilan ekonomi dan kelestarian lingkungan Desa Caringin.
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!