Merak, Nusantara Media – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Merak pada Sabtu (20/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan layanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menko AHY didampingi jajaran ASDP seperti Direktur SDM dan Layanan Korporasi Capt. Rudi Sunarko, Direktur Teknik Nana Sutisna, serta pejabat terkait seperti Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo RM Manuhutu, Direktur Sarana Kemenhub Sigit Widodo, KSOP Banten Capt. Bharto Ari Rahardjo, dan Kepala BPTD Banten Eko Indra Yanto.

Menko AHY meninjau fasilitas pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, dan sistem pengendalian kepadatan, termasuk manajemen arus serta *delaying system*. Ia mengapresiasi persiapan matang ASDP, termasuk buffer zone di Rest Area KM 43 dan KM 68 untuk mencegah penumpukan di pelabuhan.

Kunjungan dilakukan pada 20 Desember 2025, menjelang puncak lonjakan Nataru yang diprediksi terjadi pada 23-24 Desember 2025.

Pelabuhan Merak, Banten, sebagai simpul penyeberangan utama Jawa-Sumatera. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Nataru, dengan prioritas pada keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jasa. ASDP memperkuat koordinasi melalui Port Operation Control Center (POCC), jadwal kapal, fasilitas, dan *contingency plan*.

ASDP menerapkan strategi seperti pemantauan tiket dan manifest, penambahan tugboat, serta kolaborasi lintas sektor. Data Posko Merak per 19 Desember 2025 (H-6) menunjukkan peningkatan signifikan: penumpang dari Jawa ke Sumatera naik 16,4% (37.715 orang), kendaraan roda dua naik 59,5%, roda empat 11,6%, truk 24,5%, dan total kendaraan 21,1% dibanding tahun sebelumnya.

Menko AHY menekankan pentingnya *contingency plan* untuk cuaca buruk dan kendala teknis, agar layanan tetap optimal. ASDP optimistis dapat menjaga kelancaran dengan komitmen pada keselamatan dan pelayanan publik.