Mendagri Tito Tekankan Pemda Jaga Inflasi di Bawah 3,5 Persen

Pemerintah pusat melalui Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam mengendalikan laju inflasi daerah. Seruan penting ini mengemuka menyusul data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik per 1 Oktober 2026, di mana angka inflasi tahunan secara year-on-year pada September 2026 tercatat menyentuh level 3,28 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya yang berada di angka 3,19 persen.

Dalam arahannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga agar tidak melewati ambang batas psikologis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia mengingatkan para kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait agar angka inflasi nasional tidak meroket melewati target maksimal yang telah dipatok demi melindungi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok rentan yang paling rentan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen. Ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil 1, desil 2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa," ujar Mendagri dalam keterangan resmi yang diterima oleh Tim Peliput pada Senin. Pernyataan tersebut menggarisbawahi dampak langsung lonjakan harga terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang porsinya sangat bergantung pada kestabilan harga komoditas sehari-hari.

- Advertisement -

Selain memaparkan perkembangan inflasi tahunan, mantan Kapolri tersebut juga membeberkan bahwa angka inflasi bulanan atau month-to-month turut menunjukkan tren kenaikan menjadi 0,30 persen dari sebelumnya yang tercatat sebesar 0,21 persen pada bulan lalu. Berdasarkan analisis data, lonjakan inflasi bulanan tersebut didorong oleh dinamika kelompok pengeluaran makanan, minuman, serta tembakau, sementara sektor transportasi menjadi kontributor utama dalam inflasi tahunan akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak global.

Menghadapi tantangan ekonomi makro yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global tersebut, Kementerian Dalam Negeri meminta daerah-daerah dengan tingkat inflasi yang masih tinggi untuk segera mengaktifkan langkah intervensi pasar secara cepat dan terukur. Sejumlah wilayah provinsi yang mendapat perhatian khusus meliputi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, sementara pengawasan ketat juga diarahkan pada sejumlah kabupaten dan kota tertentu.

Sebagai langkah mitigasi lanjutan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk membangun sinergi lintas sektoral yang erat bersama Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta para pelaku usaha lokal. Koordinasi intensif ini diyakini mampu meredam gejolak harga pangan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan paling signifikan demi menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.