Jakarta. Kepri. Nusantara.media. -Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal peluang pemanggilan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023 yang merugikan negara Rp197,3 triliun.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan terhadap Menteri BUMN tergantung kebutuhan dari penyidikan.
Dia meminta untuk melihat ke depan, apakah diperlukan atau tidak untuk dilakukan pemanggilan Erick Thohir untuk diperiksa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita lihat sikap penyidikan ke depannya ya, apakah hal itu menjadi kebutuhan penyidikan,” ujar Harli saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023.
Harli mengatakan, penetapan para tersangka didapat dari pemeriksaan 96 Saksi dan dua orang Saksi ahli.
Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut maka penyidik berketetapan menetapkan tujuh orang Saksi menjadi tersangka, katanya di Jakarta, dikutip Selasa (25/2/2025).
Dia mengatakan, ketujuh tersangka kasus tersebut juga langsung ditahan. “Penyidik juga pada jajaran Jampidsus berketetapan melakukan tersingkir terhadap tujuh orang tersebut,” ujar Harli.
Adapun tujuh tersangka yang ditahan, di antaranya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, lalu Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin.
Kemudian tersangka lainnya, Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional, Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara dan Dimas Werhaspati sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara.
Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar menjelaskan bahwa dugaan kerugian negara sementara mencapai Rp193,7 triliun. Namun, kata Qohar, angka itu masih bisa bertambah. “Nanti angka finalnya akan kami sampaikan setelah perhitungan audit BPK selesai. Saat ini masih proses perhitungan,” kata Qohar.
Penulis : Awang Sukowati
Editor : Admin
