Serang, Nusantara Media – Himpunan Mahasiswa Petir (HMP) mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang. Mereka soroti alokasi anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2026 yang capai Rp76,15 miliar. Dana ini dinilai terlalu besar dan abaikan masalah rakyat.
Tazkia Aulia, Ketua Umum HMP, pimpin suara protes. Ia wakili mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Serang. Zaldi Duhana, pimpin Setda, jadi target utama kritik.
Pemerintah alokasikan Rp76,15 miliar untuk Setda dari dokumen NK RAPBD 2026. Rincian:
– Rp36,36 miliar untuk gaji dan tunjangan aparatur.
– Rp39,79 miliar untuk operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
HMP anggap angka ini janggal. Pemerintah pusat desak efisiensi, tapi daerah justru prioritaskan birokrasi.
Protes ini muncul Sabtu, 15 November 2025. Fokus pada Kabupaten Serang, Banten. Masyarakat lokal hadapi pengangguran tinggi, lapangan kerja minim, dan TPS tidak memadai.
Tazkia tanya: “Bagaimana pemerintah alokasikan dana besar untuk internal, sementara rakyat kesulitan hidup sehari-hari?” Ia sebut ini khianati amanah APBD. Dana operasional Rp40 miliar bisa alihkan ke:
– Pelatihan keterampilan kurangi pengangguran.
– Modal usaha untuk UMKM.
– Bangun TPS representatif di setiap desa.
HMP nilai anggaran ini abaikan efisiensi dan tanggung jawab sosial.
HMP tuntut evaluasi menyeluruh anggaran Setda. Mereka desak revisi APBD agar prioritaskan rakyat. “APBD bukan dana pribadi. Kelola transparan dan akuntabel,” tegas Tazkia.
Kondisi riil: Pengangguran melonjak, pekerjaan tidak layak, lingkungan buruk. TPS kurang picu masalah kesehatan. HMP ingatkan pemerintah teladani penghematan, bukan lebar jurang pejabat-rakyat.
HMP ajak masyarakat awasi APBD. Prioritaskan belanja publik yang sentuh kebutuhan dasar. #AnggaranProRakyat #EfisiensiAPBD #KabupatenSerang
Penulis : Tayo
